Pantau Flash
HOME  ⁄  News

Bappenas Kaji Gizi hingga Target Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Oleh Ahmad Munjin
SHARE   :

Bappenas Kaji Gizi hingga Target Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
Foto: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa (kanan) tengah berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta Convention Center, Senin (6/5/2024). (ANTARA/M Baqir Idrus Alatas)

Pantau - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, tengah mengkaji program makan siang gratis presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Program tersebut terus dikaji meliputi target penerima hingga nilai kandungan gizi yang diberikan. 

"Pertama, siapa targetnya, siapa yang paling pantas dapat itu, kemudian frekuensinya seminggu sekali dua kali? Kemudian standar gizi berapa kalori yang diberikan apakah 40 persen? 50 persen?" kata Suharso Monoarfa setelah acara Musrenbangnas 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Lalu, Suharso mengingatkan agar bahan-bahan program makan siang gratis harus berasal dari produk negeri. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di daerah.

"Kemudian pangannya harus yang ada di lokal, jangan sampai beli tempe dari tempat lain, beli tahu dari tempat lain, beli ikan dari tempat lain, tetapi di tempat itu sendiri supaya bisa menumbuhkembangkan daerah," jelasnya.

Lebih lanjut, Suharso mengatakan kajian Bappenas selanjutnya adalah membahas pelaksanaan program makan siang gratis. Suharso menjelaskan program besar tersebut tidak bisa dilaksanakan secara terpusat.

"Kemudian terkait pengorganisasian pelaksanaan, kita punya pengalaman terkait BOS (Bantuan Operasional Sekolah), kita akan timbang itu, karena tidak bisa kita sentralisir," ujarnya.

Suharso juga menjelaskan seluruh program presiden terpilih, Prabowo Subianto terutama yang ada dalam visi Presiden (Astacita) akan dikaji sesuai dengan kemampuan fiskal pemerintah saat ini. Ini karena pemerintahan Prabowo akan melaksanakan rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 yang sedang disusun oleh Bappenas.

"Semua program tentu ditimang sesuai dengan peraturan yang ada dan kemampuan fiskal. Astacita-nya Presiden terpilih Prabowo itu dimasukkan diintegrasikan dengan rencana kerja pemerintah 2025 karena beliau yang akan melaksanakan kerja kerja konstitusional," katanya.

(Laporan: Nur Nasy'a Dalila)

Penulis :
Ahmad Munjin
Editor :
Ahmad Munjin