Pantau - Memperingati 26 tahun reformasi, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan bahwa banyak agenda dan cita-cita reformasi telah dikhianati.
Dalam pernyataan tertulisnya, Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyebut, amanat reformasi tidak dilanjutkan dengan baik oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya terkait dengan upaya menghindari pemerintahan otoriter.
"26 tahun reformasi, agendanya dikhianati. Kini, Orde Baru tak malu menampakkan diri," ujar Dimas pada Selasa (21/5/2024).
Dimas menyoroti fenomena revisi beberapa undang-undang yang mengindikasikan kembalinya otoritarianisme di Indonesia. Menurutnya, hal ini membawa nasib demokrasi ke ujung tanduk.
Sebagai contoh, pemerintah bersama DPR telah membahas Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, dan Penyiaran yang dinilai jauh dari semangat reformasi, demokratisasi, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih untuk kembali kepada praktik Orde Baru ketimbang menjalankan amanat reformasi secara utuh," tambahnya.
Dimas juga menekankan, supremasi hukum terlihat tidak berdaya dalam mengatasi kesewenang-wenangan kekuasaan, menandakan kembalinya praktik Orde Baru.
Oleh karena itu, Dimas menegaskan, reformasi telah dikhianati oleh individu-individu yang menduduki jabatan tertinggi dan strategis negara melalui mekanisme demokratis yang diperjuangkan oleh reformasi.
"Kini, watak otoritarian Orde Baru tak malu-malu lagi menampakkan diri, kekerasan terus terjadi, mantan menantu Soeharto menjadi presiden terpilih, dan praktik KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) merebak kembali," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
