
Pantau - Kementerian Agama (Kemenag) RI mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Pada prinsipnya Kemenag mendukung program prioritas ini. Sebab, makan bergizi gratis akan meningkatkan kesehatan anak-anak. Hal itu akan mendukung peningkatan prestasi siswa,” tegas Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Sidik Sisdiyanto saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk 'Kebijakan Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak' yang digelar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) di Jakarta, Rabu (29/5/2024).
“Makan Bergizi Gratis juga menjadi bagian dari bentuk keadilan sosial,” sambungnya.
Terkait implementasinya, Sidik menuturkan, pihaknya masih menunggu kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pasalnya, lembaga pendidikan formal binaan Kemenag, utamanya madrasah, mengikuti kebijakan yang diterbitkan Kemendikbudristek.
“Kami siap menunggu regulasi yang ada dan mekanisme atau aturan mainnya. Pastinya kami akan mendukung program prioritas ini sebagai bentuk untuk meningkatkan gizi anak di madrasah dan prestasi mereka,” sebutnya.
Sidik, mengakui, program ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun dia yakin jika anggaran untuk program tersebut juga akan dihitung secara cermat oleh pemerintah, sehingga dana yang dibutuhkan bisa teralokasikan.
“Semoga nanti ketika anggaran pendidikan nasional naik, maka alokasi anggaran pendidikan di Kementerian Agama juga akan naik, kisarannya bisa sekitar Rp7-Rp12 triliun, dan insya Allah bisa dialokasikan untuk menyukseskan program ini,” jelasnya.
Sidik menuturkan, jika program Makan Bergizi Gratis sudah menjadi kebijakan, maka Kemenag RI juga akan mempersiapkan terkait skema distribusinya.
Sebab, mayoritas madrasah binaan Kemenag RI adalah madrasah swasta. Dari sekitar 87.000 madrasah, 95 persen di antaranya adalah madrasah swasta. Sementara jumlah madrasah negeri hanya sekitar 4.000-an.
“Kami akan diskusikan skema distribusinya. Apakah menggunakan sistem katering atau optimalisasi kantin. Ini akan menjadi perhatian kami ke depan,” katanya.
“Intinya, kami siap mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama, khususnya madrasah,” tandasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino