Pantau - Kemendikbudristek mengumumkan, 47 domain layanan dan aplikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan terdampak serangan ransomware pada Pusat Data Nasional (PDN). Salah satu layanan yang terkena dampak adalah laman Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyatakan, pihaknya akan memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim, untuk menjelaskan hilangnya data KIPK akibat serangan ransomware tersebut.
"Komisi X merencanakan adanya Rapat Kerja dengan Mendikbudristek tentang data KIP ini," ungkap Hetifah pada Senin (1/7/2024).
Hetifah menuturkan bahwa Nadiem akan diminta untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya terkait data KIPK para mahasiswa. Selain itu, DPR akan membahas langkah mitigasi ke depan untuk menghadapi persoalan data penting ini.
"Setidaknya hal ini bisa memberi kejelasan pada para mahasiswa dan para orang tua, serta membahas implikasi serta mitigasi dari persoalan data yang sedang dihadapi saat ini," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf, menyayangkan hilangnya data tersebut akibat serangan peretas pada server Pusat Data Nasional (PDN).
Ia juga mengkritik rencana pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai hub-regional big data di Asia dan Pasifik, dengan menilai bahwa Indonesia belum siap untuk itu.
"Saya sangat menyesal, kenapa. Karena Kemendikbudristek tidak membuat backup data terhadap data yang begitu banyak yang melibatkan data jutaan siswa-siswa yang ada di Indonesia," kata Dede.
Menurutnya, peristiwa pembobolan data ini harus dijadikan pelajaran oleh pemerintah. Melakukan backup data dan menjaga keamanan data sangat penting menuju era digitalisasi.
Dede menegaskan pentingnya backup data, terutama karena data yang hilang melibatkan jutaan siswa di Indonesia.
"Saya sangat menyesal, karena Kemendikbudristek tidak membuat backup data terhadap data yang begitu banyak yang melibatkan data jutaan siswa-siswa yang ada di Indonesia," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
