Pantau Flash
HOME  ⁄  News

Guru Besar UIN Sunan Ampel Kritik Penggunaan Akronim Tidak Pantas oleh Pemkab Cirebon

Oleh Aditya Andreas
SHARE   :

Guru Besar UIN Sunan Ampel Kritik Penggunaan Akronim Tidak Pantas oleh Pemkab Cirebon
Foto: Guru besar bidang linguistik UIN Sunan Ampel Surabaya, Kamal Yusuf.

Pantau - Guru besar bidang linguistik UIN Sunan Ampel Surabaya, Kamal Yusuf, menyoroti polemik akronim program berbasis aplikasi digital yang dirilis oleh Pemkab Cirebon. 

Menurutnya, beberapa akronim tersebut cenderung memiliki pemaknaan negatif dan kurang sensitif terhadap konteks sosial.

Kamal berpendapat, akronim yang nyeleneh dan digunakan dalam program layanan publik oleh Pemkab Cirebon menjadi bias dari substansi yang dituju. 

Ia menilai, Pemkab tidak sensitif dalam menggunakan variasi bahasa dan memahami konteks sosial. 

“Penggunaan bahasa yang informal bahkan cenderung vulgar dalam ranah resmi pemerintahan dapat dianggap sangat tidak pantas dan tidak profesional. Hal ini dapat menyinggung rasa sosial publik bahkan misinterpretasi masyarakat,” ujar Kamal di Surabaya, Selasa (9/7/2024).

Ia menekankan, alih-alih menciptakan citra positif bagi pemerintah daerah, justru penggunaan akronim tersebut menurunkan citra dan martabat bahasa.

“Penggunaan bahasa yang tidak senonoh dan berkonotasi negatif dalam ranah resmi pemerintahan dapat menurunkan citra dan martabat bahasa itu sendiri,” tegasnya.

Selain itu, Kamal juga menyatakan, penggunaan akronim yang nyeleneh mengakibatkan ketidakjelasan fungsi dan tujuan awal dari aplikasi yang dibuat. 

Hal ini, lanjutnya, menimbulkan tafsir yang di luar konteks dari substansi program yang dirilis pemerintah.

Menanggapi polemik yang terjadi di ruang publik, ia mendesak Pemkab Cirebon untuk meninjau kembali penggunaan akronim nyeleneh pada aplikasi dan program. 

Kamal menyarankan agar digunakan nama yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan konteks aplikasi atau program tersebut. 

“Lakukan riset dan survei untuk mengetahui persepsi masyarakat, gunakan bahasa yang santun, sopan, dan mencerminkan nilai luhur bangsa. Libatkan pakar bahasa dan ahli komunikasi dalam proses penamaan aplikasi dan program pemerintah,” tandasnya.

Sebagai informasi, Pemkab Cirebon merilis sejumlah program layanan masyarakat dengan penggunaan akronim yang menimbulkan polemik seperti SiPepek, Sithole, Simontok, Sisemok, Sicantik, Siganteng, dan Sipedo.

Penulis :
Aditya Andreas