Pantau - DPR RI melalui Fraksi PKS mengusulkan pembentukan badan khusus untuk menangani masalah literasi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Usulan ini disampaikan sebagai solusi atas terpisahnya koordinasi antarbadan pemerintah yang selama ini menangani literasi.
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menyatakan bahwa literasi selalu menjadi masalah yang kurang mendapat perhatian serius.
Saat ini, Perpustakaan Nasional dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi dua lembaga utama yang mengurusi literasi, namun koordinasi di antara keduanya dinilai masih kurang optimal.
"Jika kita terus menunggu pusat yang sibuk dengan isu-isu politik, persoalan literasi akan terus terabaikan," kata Abdul Fikri dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).
Ia menekankan, perlunya perhatian lebih terhadap peningkatan literasi, tidak hanya di sekolah, tetapi juga melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan lembaga serupa.
“Literasi mencakup lebih dari sekadar kemampuan membaca dan menulis. Namun juga melibatkan kemampuan mendengarkan, merespons, dan berpikir kritis, yang menjadi ukuran penting dalam keterampilan berbahasa seseorang,” bebernya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya mengembangkan budaya membaca untuk meningkatkan literasi di masyarakat.
Pengembangan budaya kegemaran membaca, peningkatan akses ke perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta pengembangan konten literasi yang berkualitas menjadi langkah-langkah yang harus diperhatikan.
“Kegemaran membaca dapat mendorong masyarakat untuk berpikir lebih kritis dan analitis. Ini adalah komitmen kita untuk memajukan kebudayaan yang akan membawa kebaikan dalam berbagai aspek kehidupan," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
