Pantau - Calon jemaah haji (CJH) Indonesia dengan porsi keberangkatan 2025 saat ini berada dalam ketidakpastian mengenai besaran biaya haji tahun depan.
Banyak yang khawatir jika biaya haji akan meningkat dibandingkan tahun 2024. Namun, hingga saat ini, Kementerian Agama (Kemenag) belum menyampaikan usulan biaya haji ke Komisi VIII DPR RI.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyatakan, skema pembahasan biaya haji biasanya dimulai dengan usulan dari Kemenag. Selanjutnya, baru dibahas melalui Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
“Kita masih menunggu pemerintah mengusulkan ke Komisi VIII DPR,” ujarnya, Rabu (6/11/2024).
Marwan mengatakan, seharusnya biaya haji 2025 dapat ditekan lebih rendah dibandingkan tahun ini, asalkan pemerintah Indonesia aktif melakukan negosiasi dengan pihak Saudi.
Baca Juga: Kemenag Usul Personel TNI Terlibat sebagai Petugas Haji 2025
Ia menyoroti pentingnya pendekatan kontrak-kontrak layanan haji lebih awal, termasuk lobi-lobi intensif dengan pemerintah Arab Saudi.
Menurut Marwan, negosiasi ini bisa dimanfaatkan untuk menekan biaya, terutama pada layanan Masyair yang meliputi fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tahun ini, biaya layanan Masyair mencapai sekitar 4.000 riyal per jemaah.
“Tahun ini jamaah kita yang menerapkan skema murur tidak turun di Muzdalifah, melainkan langsung menuju Mina. Harusnya ini bisa menjadi alasan bagi Indonesia untuk meminta keringanan biaya,” jelasnya.
Marwan juga mencatat, hingga kini belum ada tanda kebijakan baru dari Arab Saudi yang signifikan terkait pembiayaan haji.
“Jika ada kenaikan pajak atau biaya tambahan di Saudi, kami berharap agar pemerintah tetap bisa menegosiasikan agar tidak membebankan kenaikan pajak tersebut pada jemaah,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
