Pantau - Jaksa Agung, ST Burhanuddin mendapat sorotan dari sejumlah anggota Komisi III DPR RI terkait penetapan mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi isu ini dengan menyatakan, proses penanganan kasus Tom Lembong sepenuhnya mengikuti aturan hukum.
"Kami menghormati hak politik anggota DPR sebagai wakil rakyat yang menjalankan fungsi pengawasan," ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, Rabu (13/11/2024).
Pernyataan Harli ini merespons kekhawatiran beberapa anggota Komisi III yang menganggap ada indikasi kepentingan politik di balik penetapan tersangka terhadap Tom Lembong.
Baca Juga: Jaksa Agung Dukung Rencana UU Restorative Justice untuk Keadilan yang Lebih Humanis
"Kejaksaan dalam menangani perkara ini murni berdasarkan koridor hukum yang berlaku, tanpa ada kepentingan politis," tambahnya.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rahul, menilai bahwa proses penetapan tersangka terhadap Tom Lembong terkesan terburu-buru.
Rahul menekankan, pentingnya transparansi dalam kasus ini agar tidak berdampak negatif terhadap citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Jaksa Agung, kasus ini jangan sampai menimbulkan kesan bahwa pemerintahan menggunakan hukum sebagai alat politik,” ujar Rahul.
Baca Juga: Mantan Kasubdit Kemendag Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Korupsi Impor Gula
Selain itu, Nasir Djamil, anggota Komisi III dari Fraksi PKS, mengangkat pertanyaan publik mengenai penahanan Tom Lembong.
Nasir mengingatkan, Tom Lembong bukan satu-satunya Menteri Perdagangan yang mengimpor gula.
Ia menyarankan, agar proses hukum dijalankan dengan adil untuk menjaga citra Presiden Prabowo yang berkomitmen pada penegakan hukum yang adil.
"Kenapa hanya Tom Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka? Hal ini menimbulkan spekulasi publik dan dikhawatirkan mencederai citra Presiden Prabowo yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya," ucapnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
