Pantau - Komisi III DPR RI memulai uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (18/11/2024).
Salah satu capim, Poengky Indarti, menekankan pentingnya peningkatan pengawasan di internal KPK untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi.
Poengky, yang berada pada urutan kedua dalam rangkaian tes, menyampaikan bahwa ia telah mempersiapkan diri dengan mendalami berbagai materi dan berdiskusi dengan masyarakat sipil.
"Kami belajar, diskusi dengan teman-teman masyarakat sipil, serta membaca pandangan para pakar dan pimpinan KPK terdahulu," ujar Poengky di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Ia mengungkapkan, materi makalah yang diterimanya terkait dengan monitoring pengawasan, sebuah topik yang menurutnya sangat relevan.
Baca Juga: Komisi III DPR Targetkan Pemilihan Pimpinan dan Dewas KPK pada 21 November
"Pengawasan internal perlu ditingkatkan. Jika kita melihat data sejak 2004 hingga 2024, ada 167 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan," jelasnya.
Menurut Poengky, pengawasan yang lebih ketat dan monitoring yang efektif menjadi kunci untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai tingkat pemerintahan.
Selain itu, ia menyoroti menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Berdasarkan survei terbaru, KPK berada di posisi kedelapan dari delapan institusi dengan tingkat kepercayaan publik hanya 56 persen.
"Angka ini sangat memprihatinkan. KPK harus bekerja keras mengembalikan kepercayaan masyarakat," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas pegawai KPK sebagai langkah awal untuk memperbaiki citra lembaga tersebut.
"Integritas pegawai harus ditingkatkan agar KPK bisa kembali menjadi lembaga yang dipercaya publik," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Khalied Malvino
