billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  News

Komisi I Tegaskan Pentingnya Timwas Intelijen DPR untuk Jaga Negara dari Ancaman

Oleh Aditya Andreas
SHARE   :

Komisi I Tegaskan Pentingnya Timwas Intelijen DPR untuk Jaga Negara dari Ancaman
Foto: Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono. (foto: ANTARA)

Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan pembentukan Timwas Intelijen merupakan langkah strategis untuk melindungi negara dari potensi ancaman yang merugikan. 

Menurutnya, tim ini memegang peran vital dalam memastikan kinerja komunitas intelijen Indonesia berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan nasional.

“Fungsi intelijen adalah pengumpulan data yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan asumsi pergerakan yang berpotensi menjadi ancaman terhadap negara,” ujar Dave dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

Dave menjelaskan bahwa setiap institusi penegak hukum dan pertahanan negara memiliki unit intelijen masing-masing. 

Oleh karena itu, keberadaan Timwas diperlukan sebagai pengawas yang bertugas memastikan koordinasi di antara lembaga-lembaga tersebut.

“Gunanya timwas ini juga adalah memastikan komunitas intelijen Indonesia bekerja dengan baik,” kata Dave, yang juga merupakan anggota tim tersebut.

Baca Juga: DPR Tetapkan 41 RUU Prioritas dalam Prolegnas 2025-2029

Selain itu, Dave menekankan pentingnya koordinasi antar-lembaga intelijen agar data yang dihasilkan akurat dan dapat mendukung pengambilan keputusan oleh pemimpin tertinggi negara. 

Hal ini, menurutnya, menjadi esensial untuk menjaga keamanan nasional secara menyeluruh.

“Komunitas intelijen harus saling berkomunikasi untuk memastikan informasi yang akurat diterima oleh pimpinan tertinggi dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan khalayak bangsa Indonesia,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Dave menyebut, pembentukan Timwas Intelijen DPR RI sebagai momentum penting untuk memperkuat pengawasan parlemen terhadap lembaga-lembaga intelijen negara. 

Ia menilai, langkah ini dapat mendorong sinergi yang lebih baik di antara kementerian dan lembaga terkait.

“Dengan pengawasan yang efektif, hal-hal yang perlu diantisipasi atau dimitigasi oleh DPR dapat dilaksanakan dengan baik dan benar,” tutupnya.

Penulis :
Aditya Andreas