Pantau - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, pada Kamis (30/1/2025).
Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah membahas penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan pagar laut di Tangerang, Banten.
Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, mendesak Nusron Wahid untuk menuntaskan 48 ribu kasus mafia tanah di Indonesia, termasuk polemik pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten.
Toha menegaskan, permasalahan pertanahan harus menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya yang luas dan sering kali merugikan masyarakat.
“Maraknya kasus mafia tanah disebabkan oleh lemahnya pengawasan, penegakan hukum yang tidak optimal, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan pertanahan,” katanya.
Baca Juga: Titiek Soeharto: Pembentukan Pansus Pagar Laut Tangerang Belum Diperlukan
Selain itu, ia menyoroti bagaimana mafia tanah memanfaatkan kelengahan masyarakat terhadap aset tanah yang mereka miliki.
Merujuk pada pernyataan Nusron Wahid pada 14 November 2024, tercatat terdapat 48 ribu kasus mafia tanah di Indonesia, di mana 79 persen telah diselesaikan.
Namun, Toha meminta penjelasan lebih rinci mengenai data tersebut, termasuk periode kasus yang dimaksud.
Berdasarkan laporan pengaduan pemberantasan mafia tanah oleh Kejaksaan Agung, dalam periode 2022 hingga 10 November 2023, terdapat 669 laporan pengaduan terkait mafia tanah yang diterima oleh Kejagung.
"Sebanyak 79 persen dari 48 ribu berarti ada 37.920 kasus yang telah diselesaikan. Namun, masih tersisa 10.080 kasus yang belum tuntas. Kapan sisanya akan diselesaikan?" tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Khalied Malvino
