Pantau - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028, walaupun saat ini ada isu anggaran pembangunan IKN diblokir.
Bahlil mengatakan bahwa hal tersebut tetap menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Tentunya, tahapan proses penyelesaian pembangunan IKN masih terus berjalan.
"IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang, tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN, sudah pindah,” kata Bahlil dilansir Antara, Minggu (9/2/2025).
"Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU," lanjutnya.
Baca juga: Istana Jelaskan Blokir Anggaran Tak Halangi Komitmen Bangun IKN
Hal ini disampaikannya usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2). Ia tidak bisa berkomentar lebih jauh dan mendalami soal pembangunan IKN.
Sehingga, menurutnya, tidak semua ketua umum partai politik mengerti soal pembangunan calon ibu kota yang berada di Kalimantan Timur itu. "Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Nggak juga," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemblokiran anggaran pembangunan IKN bukan karena efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
"Beda lah, beda," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah yang ditemui di Jakarta, Jumat (7/2).
Menurut dia, pemblokiran tersebut merupakan mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun, serta memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional.
Baca juga: Kementerian PU Bantah Pemblokiran Dana IKN Lantaran Efisiensi
- Penulis :
- Firdha Riris
