Pantau - Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, akan melaporkan hasil pembahasan awal RUU Keamanan Laut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini diambil karena Komisi I DPR RI dinilai memiliki komitmen yang sama untuk memperkuat sistem keamanan laut Indonesia.
"Setelah ini kami melapor ke Presiden bahwa hari ini disepakati kedua Menko dan Komisi I akan menginisiasi draft RUU Keamanan Laut ini," ujar Yusril di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).
Yusril optimistis, RUU Keamanan Laut dapat segera disusun dan disepakati, asalkan Presiden Prabowo menyetujui usulan tersebut serta menugaskan kementerian terkait untuk memulai penyusunan.
Baca Juga: Komisi I DPR RI Bahas Sistem Keamanan Laut, Soroti Koordinasi Antar-Instansi
"Kalau pemerintah sudah mulai mengajukannya, saya kira Komisi I juga sudah siap membahas RUU ini, karena memang dirasakan sangat penting," tambahnya.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Yusril menilai Indonesia memiliki sistem penjagaan laut yang masih lemah dibandingkan dengan negara lain.
“Oleh karena itu, regulasi baru diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih aturan yang selama ini menghambat efektivitas patroli dan penegakan hukum di perairan Indonesia,” tandasnya.
Untuk mempercepat pembahasannya, Yusril mengingatkan bahwa DPR perlu merevisi Prolegnas agar RUU Keamanan Laut dapat masuk dalam prioritas pembahasan periode 2024-2029.
- Penulis :
- Aditya Andreas
