Pantau - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Giri Ramanda N Kiemas, menyoroti kebijakan efisiensi APBN, khususnya terkait pemangkasan belanja honorarium bagi tenaga honorer.
Ia mengaku khawatir jika kebijakan tersebut berpotensi menyebabkan PHK massal bagi tenaga honorer di berbagai sektor.
"Permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK, masih banyak kendala. Saya khawatir akan terjadi banyak pemutusan kontrak atau PHK bagi tenaga honorer," kata Giri dalam Rapat Komisi II DPR bersama mitra kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Giri juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Ia mempertanyakan dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat program tersebut.
Baca Juga: Komisi VIII DPR Ingatkan Pemangkasan Anggaran Tak Sasar Bansos
"Pemerintah menginisiasi program makan gratis bagi anak-anak sekolah, tapi bagaimana jika orang tua mereka terkena PHK?" ujarnya.
Giri kemudian mempertanyakan langkah mitigasi pemerintah dalam menghadapi potensi dampak kebijakan efisiensi ini. I
Ia menegaskan, diperlukan strategi konkret agar tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK tidak kehilangan pekerjaannya.
"Apa strategi yang ditetapkan untuk penyelesaian permasalahan honorer yang belum diangkat menjadi PPPK? Dan yang terakhir, apakah ada rencana alternatif untuk memastikan tenaga honorer tetap mendapatkan penghasilan yang layak di tengah kebijakan efisiensi?" tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
