Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan menekankan, pentingnya pemotongan anggaran yang tepat dalam lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI.
Putra menyoroti laporan bahwa hampir 1.000 pekerja, termasuk kontributor, tenaga kebersihan (CS), dan satpam, terancam diberhentikan.
Meski Direktur Utama TVRI dan RRI membantah adanya PHK masif, Putra menilai isu ini sudah viral dan membutuhkan klarifikasi.
"Yang berkembang di masyarakat, ada pemberhentian tenaga kontributor, CS, dan satpam. Aliansi Jurnalis Indonesia menyebut jumlahnya hampir 1.000 orang. Kami juga mendengar kabar PHK terhadap penyiar di TVRI Ternate, meskipun Dirut menyatakan tidak ada. Ini perlu diperjelas," ujar Putra.
Baca Juga: Komisi VII DPR Pastikan Tak Ada Karyawan TVRI dan RRI yang Kena PHK
Ia menegaskan, pemotongan anggaran seharusnya dilakukan dari level manajemen atas terlebih dahulu, bukan dari tenaga kerja lepas yang sudah berkontribusi besar, meskipun tanpa jaminan asuransi.
"Apakah TVRI dan RRI berkomitmen untuk mengutamakan kesejahteraan karyawan lepas dan kontributor dibandingkan belanja lainnya? Ini mengkhawatirkan, karena jika direksi lebih mengutamakan kepentingan manajemen puncak, dampaknya justru ke pemangkasan tenaga kerja lapangan," lanjutnya.
Putra mengingatkan, saat krisis moneter 1998, media massa lebih memilih memangkas anggaran dari atas, termasuk gaji pimpinan dan pejabat tinggi, ketimbang memberhentikan pekerja di lapangan.
"Saat krismon 98, media memilih potong gaji pimpinan, redaktur, dan pejabat lainnya. Bahkan ada yang menggunakan kendaraan umum untuk efisiensi. Itu lebih bijaksana daripada memangkas tenaga kerja bawah," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
