BEM SI Gelar Puncak Demo "Indonesia Gelap" di Jakarta Besok: Desak Kebijakan Pemerintah

Pantau - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menggelar puncak demonstrasi dengan tajuk “Indonesia Gelap” di Jakarta pada Kamis (20/2/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap isu-isu penting yang dianggap mencoreng keadilan dan transparansi di Indonesia.

"BEM SI sesuai surat instruksi yang telah kami keluarkan akan ada aksi terpusat di Jakarta di hari Kamis untuk menanggapi aksi-aksi sebelumnya, poin-poin tuntutan kita yang tidak direspon sama pihak pemerintah," kata Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, Selasa (18/2/2025).

Herianto mengatakan, hari ini massa aksi akan membahas teknis lapangan untuk berbagai isu yang akan diangkat selama aksi demonstrasi besok. Selain itu, peserta aksi yang datang dari berbagai daerah di luar Jakarta turut hadir.

"Terkait massa aksi kami belum bisa pastikan karena Rabu besok (hari ini) akan ada teklap (teknik lapangan) buat pembahasan aksi secara teknis di lapangan," katanya.

Baca juga: Mensesneg: Beri Presiden Prabowo Kesempatan Terkait Aksi "Indonesia Gelap"

Aksi demonstrasi "Indonesia Gelap" yang akan digelar pada 20 Februari mendatang diprediksi akan menjadi puncak kemarahan kelompok mahasiswa, setelah sejumlah tuntutan yang mereka ajukan dalam aksi demonstrasi sebelumnya belum mendapatkan respons dari pemerintah.

"Itu akan menjadi puncak kemarahan mahasiswa Ketika belum ada tanggapan terkait poin-poin tuntutan kita kemarin," tutur Herianto.

Sebelumnya aksi demonstrasi "Indonesia Gelap" telah digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2). Adapun 13 tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:

1. Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat;
2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik;
3. Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan;
4. Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan;
5. Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
6. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme;
7. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib;
8. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab;
9. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan;
10. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset;
11. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat;
12. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab, keterlibatan militer dalam sektor sipil;
13. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati;

Tuntutan itu dibacakan Bagas Wisnu selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi. Dia menyerukan agar pemerintah bisa memenuhi semua tuntutan tersebut. "Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia," kata Bagas di hadapan mahasiswa.

Baca juga: Mahasiswa Gelar Aksi 'Indonesia Gelap', Desak Reformasi Kebijakan Pemerintah