Puncak Demo BEM SI Warnai Pelantikan Kepala Daerah, 588 Personel Siaga di Patung Kuda

Pantau - Pelantikan kepala daerah yang berlangsung hari ini turut diwarnai dengan puncak aksi demonstrasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Aksi ini dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sebanyak 588 personel gabungan dikerahkan guna mengamankan jalannya unjuk rasa yang bertajuk “Indonesia Gelap”.

"Data pengamanan unjuk rasa 588 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Personel disebar di sejumlah titik strategis, mulai dari sekitar Bundaran Patung Kuda Monas hingga kawasan depan Istana Negara. Dia juga mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi akan dilakukan secara situasional, menyesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

"Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Istana akan dialihkan," jelasnya.

Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan untuk senantiasa bertindak secara persuasif. Dia juga mengimbau agar massa demonstran dapat melaksanakan aksi unjuk rasa dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca juga: BEM SI Gelar Puncak Demo "Indonesia Gelap" di Jakarta Besok: Desak Kebijakan Pemerintah

Sebelumnya diberitakan, aksi demonstrasi "Indonesia Gelap" yang akan digelar hari ini merupakan puncak kemarahan kelompok mahasiswa, setelah sejumlah tuntutan yang mereka ajukan dalam aksi demonstrasi sebelumnya belum mendapatkan respons dari pemerintah.

"Itu akan menjadi puncak kemarahan mahasiswa Ketika belum ada tanggapan terkait poin-poin tuntutan kita kemarin," kata Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, Selasa (18/2/2025).

Adapun 13 tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:

1. Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat;
2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik;
3. Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan;
4. Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan;
5. Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
6. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme;
7. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib;
8. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab;
9. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan;
10. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset;
11. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat;
12. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab, keterlibatan militer dalam sektor sipil;
13. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati;

Baca juga: Polda Metro Jaya Kerahkan 2.802 Personel untuk Amankan Pelantikan Kepala Daerah

Baca juga: BEM SI Gelar Demo di Patung Kuda Hari Ini, 1.623 Personel Dikerahkan