Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, meminta pemerintah menjamin transparansi dalam rekrutmen OMO FOLU Net Sink 2030 di lingkungan Kementerian Kehutanan.
Hal ini menanggapi penunjukan sejumlah kader PSI dalam struktur OMO FOLU Net Sink 2030, yang disebut menerima honorarium hingga puluhan juta rupiah per bulan.
"Yang utama transparansi dan kompetensi perekrutan harus dijalankan, apalagi di tengah presiden melaksanakan efisiensi anggaran. Tentu informasi pengangkatan pejabat dengan gaji fantastis akan menjadi sorotan publik," ujar Daniel, Jumat (7/3/2025).
Ia mengingatkan agar proses rekrutmen tidak menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan karena ada 11 kader PSI di dalamnya.
"Jangan sampai rakyat melihat ini sebagai konflik kepentingan. Rekrutmen pejabat atau pegawai harus sesuai dengan keahliannya," tegasnya.
Baca Juga: Wow! 11 Kader PSI Masuk Struktur Kemenhut, Bagi-Bagi Jabatan?
Menurutnya, jabatan strategis dalam program nasional seperti FOLU Net Sink 2030 harus diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidang kehutanan.
"Jika program sepenting ini dikelola sembarangan, maka target netral karbon 2030 hanya akan jadi ilusi," katanya.
Daniel memastikan, Komisi IV DPR akan mendalami penggunaan dana dalam program FOLU Net Sink, khususnya yang dikelola oleh BPDLH.
Ia menegaskan, dana tersebut harus digunakan untuk mengatasi kerusakan hutan dan memberi insentif bagi masyarakat yang menjaga lingkungan.
"Bukan untuk menggaji pejabat hingga puluhan juta per bulan, apalagi jika tanpa kompetensi yang mumpuni," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
