Pantau - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan tindakan tegas untuk mengungkap dan mengadili para pelaku di balik serangan terhadap personel kemanusiaan, menyusul meningkatnya kekerasan dan kematian di berbagai zona konflik dunia.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Tom Fletcher, dalam acara Deklarasi Pelindungan Pekerja Kemanusiaan yang digelar di North Lawn, Markas Besar PBB, New York, pada Minggu, 22 September 2025.
"Bantu kami menemukan siapa yang memasok senjata. Siapa yang memberi perintah. Siapa yang menarik pelatuk. Dan membawa mereka semua ke pengadilan," ujar Fletcher tegas.
Tahun Paling Mematikan Bagi Pekerja Kemanusiaan
Fletcher menyebut tahun 2024 sebagai tahun paling mematikan yang pernah tercatat bagi komunitas kemanusiaan, dengan 383 personel tewas, dan ratusan lainnya mengalami luka, penculikan, maupun penahanan.
Kondisi paling buruk terjadi di Jalur Gaza, yang menjadi wilayah paling berbahaya bagi pekerja kemanusiaan selama dua tahun berturut-turut, dengan lebih dari 500 personel UNRWA dilaporkan tewas sejak Oktober 2023.
Sementara di Sudan, lebih dari 60 personel kemanusiaan kehilangan nyawa akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung.
"Dan tahun ini, ratusan nama lainnya menyusul — setiap satu dari mereka punya nama, punya keluarga, punya cerita. Ini bukan sekadar lonjakan statistik. Ini adalah noda. Normalisasi kekerasan terhadap komunitas kemanusiaan," kata Fletcher dengan nada prihatin.
Ia menegaskan bahwa setiap serangan terhadap pekerja kemanusiaan adalah serangan terhadap kita semua, dan tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah.
104 Negara Dukung Deklarasi, Termasuk Indonesia
Deklarasi Pelindungan Pekerja Kemanusiaan merupakan inisiatif bersama sembilan negara, termasuk Indonesia, sebagai bentuk solidaritas terhadap ancaman serius yang dihadapi pekerja kemanusiaan global.
Hingga saat ini, 104 negara telah mendukung deklarasi tersebut, yang menyerukan:
- Penghormatan terhadap hukum humaniter internasional
- Akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan
- Perlindungan setara bagi semua personel kemanusiaan
- Akuntabilitas atas setiap serangan yang terjadi
" Kami menyerukan kepada semua negara anggota untuk mendukung deklarasi ini, dan menyesuaikan kebijakan nasional serta operasi militernya dengan prinsip hukum humaniter internasional," ucap Fletcher.
Deklarasi tersebut menekankan empat langkah praktis sebagai bentuk konkret perlindungan:
- Kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional
- Fasilitasi akses kemanusiaan
- Penyelarasan pelindungan di tingkat internasional, nasional, dan lokal
- Akuntabilitas atas pelanggaran terhadap personel kemanusiaan
Deklarasi ini menjadi tonggak penting untuk menekan kekerasan terhadap pekerja kemanusiaan dan mengembalikan prinsip netralitas serta keamanan dalam misi kemanusiaan internasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
