Pantau - Industri otomotif Indonesia tetap optimis meski adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, menyatakan bahwa sektor otomotif sudah terbiasa dengan penyesuaian pajak seperti ini.
"Kenaikan PPN sudah terjadi sebelumnya, dari 10 persen, 11 persen, dan sekarang 12 persen," kata Jongkie dilansir dari Antara, Selasa (7/1/2025).
Pemerintah pun turut mendukung dengan memberikan insentif fiskal tiga persen untuk pembelian kendaraan hybrid (HEV) di awal tahun ini.
Langkah ini semakin memperkuat keyakinan Gaikindo terhadap prospek positif industri otomotif Indonesia di 2025.
Baca juga: Gaikindo: Kenaikan PPN 12 Persen Tak Pengaruhi Penjualan Mobil, Insentif Fiskal Jadi Penyelamat
Selain itu, kebijakan pemerintah untuk kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) seperti insentif PPN DTP 10 persen dan PPnBM DTP 15 persen untuk impor mobil listrik juga diharapkan mendorong pertumbuhan sektor ini.
Gaikindo memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang terus berupaya menjaga iklim industri otomotif agar tetap positif.
Ketua Umum Gaikindo, Yohanes Nangoi, menilai kebijakan insentif bagi kendaraan hybrid akan membantu menggairahkan kembali industri kendaraan bermotor Indonesia.
Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, termasuk Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Baca juga: Ini Kendaraan Mewah yang Kena Dampak Pajak 12 Persen, Apa Aja?
Kombinasi penjualan kendaraan listrik (BEV) dan kendaraan hybrid (HEV) yang tercatat mencapai 11,6 persen dari total pasar kendaraan bermotor di Indonesia pada 2024, menunjukkan adanya tren positif.
Meski demikian, pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, mengingatkan agar Gaikindo lebih aktif mensosialisasikan manfaat kendaraan ramah lingkungan kepada konsumen.
Ia juga mendorong agar produsen meningkatkan produksi dan variasi model HEV serta BEV yang lebih terjangkau.
"Kolaborasi dengan pemerintah daerah juga diperlukan agar kebijakan pajak kendaraan tidak memberatkan konsumen," pungkasnya.
- Penulis :
- Sofian Faiq
