Pantau - Komisi VIII DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) bersama sejumlah pihak terkait di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Agenda ini membahas kesiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M.
Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi VIII, Abdul Wachid. Ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan haji yang mencakup katering, akomodasi, dan transportasi jemaah.
"Komisi VIII DPR RI meminta agar seluruh aspek pelayanan terhadap jemaah haji terus ditingkatkan, baik dari sisi mutu, ketepatan waktu, maupun keselamatan," tegas Abdul Wachid.
Ia menambahkan koordinasi antar pemangku kepentingan, seperti Kementerian Agama, BPKH, dan maskapai penerbangan, harus diperkuat guna memastikan kelancaran proses keberangkatan dan pemulangan jemaah.
“Koordinasi antar-pemangku kepentingan menjadi kunci utama kelancaran operasional haji. Kita harus pastikan semua proses berjalan sesuai standar pelayanan,” imbuh politisi Fraksi Gerindra tersebut.
Komisi VIII juga menekankan pentingnya memastikan keberangkatan jemaah dari embarkasi seluruh Indonesia sesuai jadwal, serta melakukan evaluasi atas kekurangan di tahun sebelumnya.
Selain itu, BPKH didorong untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.
Langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR demi menjamin jemaah Indonesia mendapat pelayanan terbaik selama menjalankan ibadah haji.
- Penulis :
- Khalied Malvino
