Pantau - Penurunan biaya haji tahun ini tidak berdampak negatif pada pelayanan jemaah. DPR RI menegaskan layanan justru mengalami peningkatan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir menyampaikan hal itu usai meninjau langsung pelaksanaan ibadah haji di Madinah, Arab Saudi, pada Sabtu (31/5/2025). Ia menilai sistem baru yang diterapkan Arab Saudi terbukti efektif meningkatkan kualitas.
“Tidak ada masalah dengan turunnya biaya haji. Pelayanan tetap berjalan dengan sangat baik. Mulai dari konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga logistik, semuanya menunjukkan peningkatan,” ungkapnya.
Anggota dewan dari Partai Golkar itu melihat langsung dampak positif dari efisiensi yang diterapkan. Pemerintah Arab Saudi menunjuk delapan perusahaan syarikah untuk menangani layanan jemaah.
Sebagai catatan, biaya haji tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp93.410.286. Angka ini lebih rendah sekitar Rp7 juta dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp100 juta.
Menurut data dari Kementerian Agama (Kemenag), penurunan ini muncul dari efisiensi logistik, sistem layanan, dan negosiasi bilateral yang lebih matang.
“Dengan manajemen yang baik, efisiensi justru tercapai. Ini menunjukkan pelayanan yang berkualitas tidak harus identik dengan biaya mahal,” terang Adies.
Perubahan sistem layanan menjadi kunci utama peningkatan mutu penyelenggaraan. Kompetisi antar syarikah mendorong pelayanan yang optimal.
“Dengan adanya delapan syarikah, kualitas pelayanan meningkat karena ada kompetisi. Masing-masing penyedia berusaha memberikan yang terbaik. Hasilnya, hampir tidak ada keluhan dari jemaah, baik soal makanan, pondokan, maupun layanan lainnya," jelas Adies.
Ia juga menyebut skema baru ini memudahkan pengawasan pemerintah dan DPR terhadap penyedia layanan. Transparansi meningkat secara signifikan.
Menurutnya, pendekatan efisiensi dan diplomasi terbukti efektif dalam menurunkan biaya sekaligus menjaga mutu. Salah satunya melalui teknologi dan distribusi logistik yang lebih akurat.
“Kementerian Agama berhasil menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan. Ini bisa menjadi model ke depan,” ucapnya.
Meski begitu, ia menyoroti adanya kendala distribusi kartu nusuk. Per tanggal kunjungan, masih ada sekitar 8.900 jemaah dari total 221.639 yang belum menerimanya.
"Kami percaya semuanya bisa selesai sebelum puncak haji. Saat ini, pemerintah hadir, DPR mengawasi, dan kami semua bekerja untuk memastikan jemaah bisa beribadah,” tandas Adies.
- Penulis :
- Khalied Malvino
