Pantau - Komisi II DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU dan Bawaslu untuk membahas dan mengesahkan sejumlah regulasi tahapan Pemilu 2024.
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, dirinya mendapat banyak aduan soal proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di daerah yang bersifat transaksional.
"Saya mau menyampaikan satu hal ya, mengingatkan kita semua saya mendapatkan banyak masukan, banyak informasi, banyak rumor ini terkait dengan rekrutmen komisioner, baik KPU maupun Bawaslu di provinsi, kabupaten, kota," kata Doli, Senin (29/5/2023).
Doli memperingatkan, proses rekrutmen anggota KPU serta Bawaslu di daerah dengan transaksional tidak boleh terjadi.
"Isunya macam-macam, saya berusaha itu tidak percaya, tetapi saya mau ingatkan kepada saudara-saudara KPU RI dan Bawaslu RI hati-hati," ujar Doli.
"Kalau merekrut itu berdasarkan karena kolega, teman-teman segala macam mungkin masih bisa kita tolerir. Tapi kalau karena adanya transaksional, saya kira bangsa ini nggak akan memaafkan," sambungnya.
Doli juga meminta kepada masyarakat yang mengetahui atau mengalami hal tersebut untuk mengadukannya ke Komisi II DPR.
"Jadi saya mengingatkan terutama DKPP ini kita harus cermati. Ini forum terbuka, kalau ada orang-orang yang merasa melihat kejadian-kejadian begitu, Komisi II siap membuka diri kalau ada yang lapor," ujarnya.
Menurut Doli, laporan semacam ini sudah terdengar sejak lama. Namun, ia mengaku heran mengapa laporan itu tak berhenti hingga sekarang.
"Jangan sampai kita mau bersih, berharap masyarakatnya yang bersih, tapi kita tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat," tandasnya.
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, dirinya mendapat banyak aduan soal proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di daerah yang bersifat transaksional.
"Saya mau menyampaikan satu hal ya, mengingatkan kita semua saya mendapatkan banyak masukan, banyak informasi, banyak rumor ini terkait dengan rekrutmen komisioner, baik KPU maupun Bawaslu di provinsi, kabupaten, kota," kata Doli, Senin (29/5/2023).
Doli memperingatkan, proses rekrutmen anggota KPU serta Bawaslu di daerah dengan transaksional tidak boleh terjadi.
"Isunya macam-macam, saya berusaha itu tidak percaya, tetapi saya mau ingatkan kepada saudara-saudara KPU RI dan Bawaslu RI hati-hati," ujar Doli.
"Kalau merekrut itu berdasarkan karena kolega, teman-teman segala macam mungkin masih bisa kita tolerir. Tapi kalau karena adanya transaksional, saya kira bangsa ini nggak akan memaafkan," sambungnya.
Doli juga meminta kepada masyarakat yang mengetahui atau mengalami hal tersebut untuk mengadukannya ke Komisi II DPR.
"Jadi saya mengingatkan terutama DKPP ini kita harus cermati. Ini forum terbuka, kalau ada orang-orang yang merasa melihat kejadian-kejadian begitu, Komisi II siap membuka diri kalau ada yang lapor," ujarnya.
Menurut Doli, laporan semacam ini sudah terdengar sejak lama. Namun, ia mengaku heran mengapa laporan itu tak berhenti hingga sekarang.
"Jangan sampai kita mau bersih, berharap masyarakatnya yang bersih, tapi kita tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
