Pantau - Bawaslu RI akan melakukan pengawasan patroli yang sudah dilakukan sejak lama sebagai antisipasi dalam menghadapi tahapan Pemilu 2024.
Hal tersebut menanggapi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terkait masih banyak politik uang di tubuh KPU saat penyelenggaraan pemilu.
"Antisipasinya jelas, pada saat ini ada pengawas tps di tps. Kemudian juga ada patroli pengawasan yang sejak 2019 sudah kami lakukan,'' kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat acara di Dewan Pers, Jakarta, Rabu (9/8/2023).
‘’Nah sekarang akan kami giatkan lagi untuk itu," sambungnya.
Lalu Rahmat menjelaskan, antisipasi kecurangan saat pemilu bukan hanya dilakukan yang sesuai jadwal saja. Adapula antisipasi yang tidak terjadwal untuk patroli pengawasan bersama kepolisian.
"Kalau untuk money politic biasanya kami dengan teman-teman kepolisian untuk pengawasannya," jelasnya.
Terpisah, Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terkait masih banyak politik uang di tubuh KPU saat penyelenggaraan pemilu sebagai sistem peringatan dini (early warning system).
"Apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam menjadi early warning system bagi KPU untuk mendisiplinkan dan memastikan seluruh jajaran KPU di daerah dan Badan Ad Hoc (ppk, pps, dan kpps),'' kata Idham.
‘’Agar tidak melakukan perilaku moral hazard dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara Pemilu Serentak 2024," lanjutnya.
Saat disinggung terkait upaya menyelidiki pembelian suara (vote buying) yang dilakukan anggota KPU. Idham menjelaskan dugaan tindak pidana pembelian suara ‘politik uang' ditangani oleh Bawaslu RI dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- Penulis :
- Sofian Faiq
