Pantau - TKN Prabowo Gibran mensinyalir ada upaya penjegalan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. TKN mengklaim sudah mendeteksi tiga skenario penjegalan.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menilai motif penjegalan tersebut lantaran meningkatnya elektabilitas pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran.
"Kami TKN mendeteksi kemungkinan adanya anasir-anasir anti demokrasi yang ingin menjegal Prabowo-Gibran dengan tiga skenario hitam atau dengan cara-cara ilegal, unlawfull," tutur Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Minggu (21/1/2024).
"Karena kita lihat elektabilitas Pak Prabowo itu tinggi sekali, jauh lebih tinggi dari pada dua paslon lainnya, baik dengan simulasi tiga paslon, atau simulasi jika ada putaran kedua, yaitu dengan dua paslon," sambungnya.
Dia membeberkan apa yang diklaim sebagai tiga skenario hitam tersebut. Pertama, lanjut Habiburokhman, ada dugaan kecurangan memanfaatkan kekuasaan kepala daerah atau keenterian yang pejabatnya berafiliasi ke partai politik (parpol) tertentu.
"Kecurangan tersebut antara lain dilakukan dengan menggunakan kekuasaan kepala daerah atau Kementerian atau lembaga yang pejabatnya berafiliasi secara politik kepada parpol tertentu yang mendukung paslon tertentu. Fenomena ini terjadi di berbagai provinsi di seluruh Indonesia," jelasnya.
Dia lalu mencontohkan ihwal tudingan itu, yakni memobilisasi ibu-ibu Dharma Wanita menghadiri kegiatan senam salah satu istri capres. Ada pula penggunaan APB untuk membeli sesuatu yang identik dengan parpol tertentu.
"Ini contoh yang terbarunya antara lain adalah dugaan penggunaan APBD Kota Semarang untuk pengadaan motor Vario warna merah yang identik dengan warna parpol tertentu," ungkap dia.
"Yang kedua, dugaan mobilisasi ibu-ibu Dharma Wanita untuk menghadiri senam bersama istri calon presiden tertentu di Sulawesi Utara tanggal 17 Januari 2024 yang lalu," sambungnya.
Dia juga menuduh pemanfaatan petugas pendamping desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi tim pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres.
Habiburokhman mengklaim ada laporan soal tak diperpanjangnya surat keputusan (SK) terhadap petugas pendamping desa apabila tak mendukung pasangan capres-cawapres tertentu.
Dia juga menyoroti insiden surat suara yang sudah tercoblos di Taiwan. Habiburokhman mengaku sudah melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke Bawaslu hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Skenario kedua, lanjut Habiburokhman, yaitu mencuatnya isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Habiburokhman bilang, narasi yang dibangun tersebut sesat.
"Sebagaimana diatur Pasal 7A Undang-Undang (Dasar) 1945, seorang presiden bisa dimakzulkan karena melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, ini dua-duanya secara rinci tidak terpenuhi," ujarnya.
Skenario ketiga, katanya, ialah memproduksi berita bohong. Dia mencontohkan peredaran koran Achtung.
"Lalu ya, mereka juga mengembuskan berita bohong soal adanya menteri yang ingin mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi. Ada juga mereka mengembuskan berita ya, yang intinya ingin mengadu domba antara Prajurit TNI dengan masyarakat sipil," ucap dia.
"Kami minta ya kepada penegak hukum terkait baik Bawaslu, DKPP, kepolisian agar melakukan tugasnya dengan baik menangkal tiga skenario melawan hukum ini," sambung Habiburokhman.
Dia berharap tidak ada pihak yang melakukan hal-hal bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Menurutnya, semua pihak harus bersikap ksatria.
"Kami menyerukan kepada semua pihak untuk bersikap ksatria, kalau memang tidak sepakat dengan gagasan Prabowo-Gibran yang prorakyat ya lakukanlah cara-cara yang tidak bertentangan hukum dan konstitusi," ucapnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
