Pantau - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menambah jumlah pos kementerian. Ganjar merespon wacana Prabowo-Gibran tersebut.
Ganjar mengatakan jumlah kementerian negara telah diatur dalam Undang-Undang sehingga pemerintah disumpah untuk menjalankan peraturan tersebut.
"Kalau kementerian negara kan undang-undangnya sudah ada. Tugas eksekutif pemerintah setelah disumpah adalah menjalankan peraturan perundang-undangan," kata Ganjar, Rabu (8/5/2024).
Ganjar menyebutkan jika ingin melakukan penambahan kementerian maka harus diikuti revisi UU tersebut. Jika tidak maka akan melanggar UU.
"Nah di dalam peraturan perundang-undangan itu kalau tidak salah, saya lupa persis pasalnya, itu kan sudah ditentukan jumlahnya. Sehingga kita tidak bisa mengubah kecuali peraturannya diubah. Kalau orang mengikuti itu, maka atau membuat sendiri aturan, maka melanggar undang-undang. Nggak boleh," ujar Ganjar.
Ganjar menyebutkan banyak alasan yang menjadi latarbelakang wacana penambahan jumlah pos kementerian sehingga ia membicarakan soal politik akomodasi.
"Semua alasan sangat mungkin, tapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana. Wong udah ada undang-undangnya, kok. Mau apa lagi begitu? Tapi saya paham karena saya politisi sangat paham. Pasti politik akomodasi akan dilakukan," ucap Ganjar.
Sebelumnya, Senin (6/5), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menganggap wajar apabila memperbanyak jumlah kementerian karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak.
Menurut Habiburokhman, makin banyak jumlah kementerian, justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih. "Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita 'kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).
Habiburokhman pun tidak membantah ketika ditanya soal kabar yang menyebut Calon Presiden RI terpilih Prabowo Subianto akan membentuk sebanyak 40 kementerian. Meski begitu, dia mengeklaim ide itu muncul bukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung Prabowo.
Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan bahwa jumlah kementerian yang banyak semestinya tidak lantas sebagai ajang mengakomodasi kepentingan politik.
- Penulis :
- Fithrotul Uyun
