Pantau - Perbedaan signifikan hasil survei Pilgub Jateng antara SMRC dan Indikator Politik Indonesia memicu desakan agar Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) bersikap transparan.
Kedua lembaga survei tersebut menunjukkan selisih elektabilitas Andika Perkasa yang mencapai 9 persen, meskipun survei dilakukan pada periode waktu hampir bersamaan.
SMRC mencatat elektabilitas Andika di angka 50,4 persen, sedangkan Indikator Politik Indonesia menunjukkan 43,46 persen. Menanggapi hal ini, pakar politik, Asrinaldi meminta Persepi mengadakan pemeriksaan terhadap kedua lembaga.
“Jika perbedaan hasil survei sebesar itu terbukti, ini harus menjadi perhatian serius Persepi. Pemeriksaan mendalam diperlukan agar publik memahami alasan perbedaan ini,” kata Asrinaldi.
Baca Juga: Keberadaan Saiful Mujani di Dewan Etik Persepi Picu Konflik Kepentingan
Ia menambahkan, kasus serupa pernah terjadi pada Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), di mana Poltracking mendapat sanksi atas perbedaan hasil survei. Oleh karena itu, menurutnya, perlakuan yang sama harus diterapkan jika ditemukan pelanggaran dalam kasus SMRC dan Indikator.
Asrinaldi juga menyoroti potensi konflik kepentingan, mengingat pendiri SMRC, Saiful Mujani, merupakan anggota Dewan Etik Persepi. Ia menyarankan agar Saiful tidak dilibatkan dalam pemeriksaan untuk menjaga independensi proses.
“Anggota Dewan Etik yang diperiksa tidak boleh terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Jika ini diabaikan, kepercayaan publik terhadap Persepi akan semakin menurun,” tegasnya.
Kasus ini disebut menjadi indikasi perlakuan tebang pilih oleh Persepi. Menurut Asrinaldi, Poltracking sempat dipaksa keluar dari asosiasi akibat perbedaan hasil survei, sehingga Persepi harus menunjukkan sikap adil dalam kasus yang melibatkan SMRC dan Indikator.
- Penulis :
- Aditya Andreas
