Pantau - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyampaikan bahwa wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membutuhkan kajian mendalam. Hal ini menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut sistem tersebut lebih efisien dibanding pemilihan langsung.
“Setiap sistem pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kita perlu evaluasi apakah mekanisme ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan demokrasi kita saat ini,” ujar Khoirudin di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Efisiensi dan Dinamika Demokrasi
Menurut Khoirudin, efisiensi menjadi salah satu argumen utama dari wacana ini. Ia mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada langsung sering kali diwarnai oleh biaya tinggi dan proses yang rumit. Namun, ia juga menyoroti bahwa mekanisme pemilihan langsung memberikan ruang yang setara bagi partai kecil dan independen untuk bersaing secara demokratis.
Baca Juga:
Komisi II DPR: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Jangan Ulangi Sejarah Kelam
“Pemilu langsung memungkinkan keterwakilan lebih inklusif. Contohnya, dalam Pileg 2024, PKS berhasil mendapatkan 53 kursi parlemen dengan suara signifikan. Ini menunjukkan kompetisi yang adil,” kata Khoirudin.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD DKI Jakarta memiliki pengalaman dalam menghadapi dinamika politik yang kompleks. Hal ini memberikan keyakinan bahwa DPRD mampu menjalankan tugas dengan baik jika sistem pemilihan kepala daerah diserahkan kepada mereka.
Wacana dari Presiden
Usulan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya politik di Indonesia. Dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Bogor, Prabowo menyebut bahwa sistem politik Indonesia perlu lebih efisien.
“Di negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh parlemen daerah. Biayanya lebih rendah, dan prosesnya sederhana,” ujar Prabowo.
Konsensus dan Evaluasi
Khoirudin menegaskan bahwa perubahan sistem ini memerlukan konsensus politik yang kuat.“Kita perlu memastikan bahwa perubahan ini tidak hanya efisien secara finansial, tetapi juga tidak mengurangi kualitas demokrasi,” jelasnya.
Ia juga membuka peluang untuk mengevaluasi sistem Pilkada langsung, dengan menyoroti tantangan seperti maraknya politik uang dan rendahnya partisipasi pemilih dalam beberapa kasus.
“Keputusan apa pun harus berbasis pada kebutuhan rakyat. Jika memang sistem yang baru ini lebih baik, kita harus pastikan bahwa semua pihak bisa menerimanya,” tutup Khoirudin.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
