Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa daerah harus menjadi penerima manfaat ekonomi terbesar dari proses pertambangan dan hilirisasi yang dilakukan di wilayahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu, 26 Oktober 2025.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara investor, pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta masyarakat lokal.
Menurutnya, kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Hilirisasi ke depan itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) daerah, dan masyarakat daerah. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila," ungkapnya.
Hilirisasi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Bahlil mencontohkan keberhasilan hilirisasi yang telah terjadi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
Ia menyebut bahwa hilirisasi di kedua wilayah tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 20 persen.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional hanya berada di kisaran 6 persen.
Keberhasilan ini menurutnya menjadi bukti konkret bahwa hilirisasi mampu menjadi motor penggerak transformasi ekonomi di tingkat daerah.
"Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Kalau ini konsisten kita lakukan, insya Allah kita akan menuju apa yang sudah ditargetkan, yakni menjadi salah satu negara yang GDP-nya masuk 10 besar pada 2045," ia mengungkapkan.
Pemerintah Siapkan Peta Jalan Hilirisasi Pascatambang
Lebih lanjut, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah sedang menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang.
Peta jalan tersebut mencakup rencana pembangunan industri baru di daerah setelah masa pertambangan selesai.
Langkah ini penting agar perekonomian daerah tetap berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada aktivitas tambang.
Kementerian ESDM juga memastikan bahwa kebijakan hilirisasi dijalankan dengan prinsip pemerataan manfaat dan pemberdayaan masyarakat lokal.
"Upaya ini menjadi bagian dari implementasi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Bahlil.
- Penulis :
- Leon Weldrick
