Pantau - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung dua kader Partai Demokrat yang terjerat kasus hukum, yaitu Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud dan Bupati Mamberamo Tengah Rickyu Ham Pagawak.
"PDIP percaya bahwa aparat penegak hukum akan menggunakan seluruh instrumen hukum di dalam melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan keadilan," ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).
"Apa yang dilakukan Kejaksaan Agung yang sedang mengusut tuntas dugaan korupsi atas pengadaan tower di PLN, upaya memerangi mafia gula dll, demikian juga KPK juga menangani berbagai kasus dugaan korupsi sebagaimana terjadi dalam penyalahgunaan kewenangan pejabat negara, demikian juga dengan tindak lanjut atas berbagai gelar OTT yang dilakukan KPK seperti Bupati Penajam Pasir Utara, termasuk Bupati Mamberamo Tengah, semua harus didukung sebagai upaya pemberantasan korupsi," sambungnya.
Kendati demikian, Hasto tetap menerapkan azas praduga tak bersalah dan seluruh aparat penegak hukum bekerja secara merdeka tanpa intervensi pihak mana pun.
Sindiran ini ia lontarkan merespons dua kader PDIP, Harun Masiku dan Mardani Maming yang berstatus 'wanted' KPK dengan kasusnya masing-masing. Hasto menegaskan, seluruh kader PDIP mesti tunduk pada proses hukum.
"Kami sudah membahas dengan tim hukum, dan partai menegaskan seluruh kader partai wajib menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Dengan demikian semua anggota dan kader partai diinstruksikan untuk percaya pada mekanisme hukum," kata Hasto.
Hal itu, menurut Hasto, mengingat penegakan hukum berjalan tanpa pengecualian, dan PDIP menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan aparat kepolisian.
"PDIP percaya bahwa aparat penegak hukum akan menggunakan seluruh instrumen hukum di dalam melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan keadilan," ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).
"Apa yang dilakukan Kejaksaan Agung yang sedang mengusut tuntas dugaan korupsi atas pengadaan tower di PLN, upaya memerangi mafia gula dll, demikian juga KPK juga menangani berbagai kasus dugaan korupsi sebagaimana terjadi dalam penyalahgunaan kewenangan pejabat negara, demikian juga dengan tindak lanjut atas berbagai gelar OTT yang dilakukan KPK seperti Bupati Penajam Pasir Utara, termasuk Bupati Mamberamo Tengah, semua harus didukung sebagai upaya pemberantasan korupsi," sambungnya.
Kendati demikian, Hasto tetap menerapkan azas praduga tak bersalah dan seluruh aparat penegak hukum bekerja secara merdeka tanpa intervensi pihak mana pun.
Sindiran ini ia lontarkan merespons dua kader PDIP, Harun Masiku dan Mardani Maming yang berstatus 'wanted' KPK dengan kasusnya masing-masing. Hasto menegaskan, seluruh kader PDIP mesti tunduk pada proses hukum.
"Kami sudah membahas dengan tim hukum, dan partai menegaskan seluruh kader partai wajib menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Dengan demikian semua anggota dan kader partai diinstruksikan untuk percaya pada mekanisme hukum," kata Hasto.
Hal itu, menurut Hasto, mengingat penegakan hukum berjalan tanpa pengecualian, dan PDIP menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan aparat kepolisian.
- Penulis :
- khaliedmalvino
