Pantau - Pengamat politik AB Solissa mengungkapkan pemecatan Suharso Monoarfa dari kursi kepemimpinan Ketua Umum DPP PPP bisa berbuntut panjang terhadap kinerja konsolidasi partai di lapangan.
"Partai tidak akan fokus menghadapi proses verifikasi administrasi maupun faktual di KPU sebagai syarat menjadi peserta pemilu 2024," beber AB Solissa saat diwawancarai Pantau.com, Senin (5/9/2022).
Lulusan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina ini melihat polemik pemecatan Suharso juga bisa mengancam prospek PPP di Pemilu 2024.
"Saya melihat persoalan ini bisa mengancam prospek PPP di pemilu 2024 kalau tidak secepatnya diselesaikan secara internal," katanya.
"Bisa-bisa PPP tak dapat berlaga di Pemilu 2024, andaikan persoalannya merembet sampai ke berbagai urusan yang lebih teknis, salah satunya menyiapkan infrastruktur partai dalam menghadapi proses verifikasi di KPU," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Suharso Monoarfa resmi dipecat tiga Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tiga Pimpinan Majelis ini terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan DPP PPP.
Pemecatan Suharso dari jabatan Ketua Umum DPP PPP ini berdasarkan putusan tiga Pimpinan Majelis DPP PPP mengirimkan urat ketiga pada 30 Agustus 2022. Dalam surat tersebut, Tiga Pimpinan Majelis mengeluarkan fatwa untuk Suharso Monoarfa.
“Pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan berat hati Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan fatwa Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani,” kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan.
"Partai tidak akan fokus menghadapi proses verifikasi administrasi maupun faktual di KPU sebagai syarat menjadi peserta pemilu 2024," beber AB Solissa saat diwawancarai Pantau.com, Senin (5/9/2022).
Lulusan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina ini melihat polemik pemecatan Suharso juga bisa mengancam prospek PPP di Pemilu 2024.
"Saya melihat persoalan ini bisa mengancam prospek PPP di pemilu 2024 kalau tidak secepatnya diselesaikan secara internal," katanya.
"Bisa-bisa PPP tak dapat berlaga di Pemilu 2024, andaikan persoalannya merembet sampai ke berbagai urusan yang lebih teknis, salah satunya menyiapkan infrastruktur partai dalam menghadapi proses verifikasi di KPU," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Suharso Monoarfa resmi dipecat tiga Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tiga Pimpinan Majelis ini terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan DPP PPP.
Pemecatan Suharso dari jabatan Ketua Umum DPP PPP ini berdasarkan putusan tiga Pimpinan Majelis DPP PPP mengirimkan urat ketiga pada 30 Agustus 2022. Dalam surat tersebut, Tiga Pimpinan Majelis mengeluarkan fatwa untuk Suharso Monoarfa.
“Pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan berat hati Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan fatwa Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani,” kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan.
- Penulis :
- khaliedmalvino
