Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa turut merespons perihal isu pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, hal tersebut tidak menjamin tak akan terjadi money politic.
"Apakah ada jaminan lewat DPRD tidak ada yang namanya money politic?, jangan-jangan yang muncul ada oligarki juga di sana," ungkap Saan di Jakarta, Rabu (12/10/2022).
Ia mengatakan, Pilkada langsung merupakan jawaban atas kelemahan dari pemilihan wali kota, bupati, dan gubernur yang dilakukan DPRD.
"Kalau kita kembali ke sana kan set back, menurut saya tinggal bagaimana Pilkada langsung ini kita perbaiki bersama. Bukan justru kembali ke masa lalu," ujar Saan.
Saan menambahkan, biaya politik tinggi dalam Pilkada langsung yang menjadi alasan MPR, juga dapat ditekan lewat komitmen partai politik.
"Pilkada juga merupakan bentuk kedaulatan rakyat. Apa yang sudah sekarang rakyat miliki, ya jangan diambil lagi," ujar politisi Partai Nasdem itu.
Sebelumnya, MPR RI menilai perlunya kajian dan evaluasi terkait demokrasi yang diterapkan saat ini. Salah satunya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik untuk bupati, wali kota, hingga gubernur.
"Apakah ada jaminan lewat DPRD tidak ada yang namanya money politic?, jangan-jangan yang muncul ada oligarki juga di sana," ungkap Saan di Jakarta, Rabu (12/10/2022).
Ia mengatakan, Pilkada langsung merupakan jawaban atas kelemahan dari pemilihan wali kota, bupati, dan gubernur yang dilakukan DPRD.
"Kalau kita kembali ke sana kan set back, menurut saya tinggal bagaimana Pilkada langsung ini kita perbaiki bersama. Bukan justru kembali ke masa lalu," ujar Saan.
Saan menambahkan, biaya politik tinggi dalam Pilkada langsung yang menjadi alasan MPR, juga dapat ditekan lewat komitmen partai politik.
"Pilkada juga merupakan bentuk kedaulatan rakyat. Apa yang sudah sekarang rakyat miliki, ya jangan diambil lagi," ujar politisi Partai Nasdem itu.
Sebelumnya, MPR RI menilai perlunya kajian dan evaluasi terkait demokrasi yang diterapkan saat ini. Salah satunya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik untuk bupati, wali kota, hingga gubernur.
- Penulis :
- Aditya Andreas
