Pantau - Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menyatakan, akan menuntut asisten pribadi bupati Pemalang, Adi Jumal Widodo.
Ia mengungkapkan, Adi Jumal Widodo telah menjual nama PPP untuk memungut sejumlah uang dari para kepala dinas di lingkungan Pemkab Pemalang, Jawa Tengah.
"Ini fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PPP oleh orang yang bukan kader maupun anggota PPP. Kami akan tuntut secara pidana dan perdata," kata Arsul, Selasa (8/11/2022).
Arsul mengakui, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo memang diusung oleh koalisi PPP dan Gerindra pada Pilkada 2019.
Namun, setelah Mukti terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, Mansur yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati Pemalang, tidak pernah diberi peran mengurus pemerintahan di Pemalang.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Pemalang Fahmi Hakim membantah adanya permintaan atau menerima biaya dari bupati Pemalang terkait penyelenggaraan Muktamar IX di Makassar.
"Jajaran PPP tidak pernah mengajukan permintaan bantuan biaya Muktamar PPP, apalagi menerima bantuan dari Bupati Pemalang" kata Fahmi.
Fahmi menyatakan, permintaan dari asisten Bupati Pemalang, Adi Jumal Widodo merupakan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PPP.
Ia mengatakan, bantuan yang pernah diberikan Bupati Pemalang kepada DPC PPP Pemalang sebatas bantuan kegiatan PPP di Pemalang.
"Tidak ada bantuan kepada partai untuk kegiatan level wilayah Jawa Tengah apalagi level nasional seperti Muktamar. Apa yang dilakukan Adi Jumal Widodo tersebut adalah tidak benar dan fitnah," tegasnya.
Ia mengungkapkan, Adi Jumal Widodo telah menjual nama PPP untuk memungut sejumlah uang dari para kepala dinas di lingkungan Pemkab Pemalang, Jawa Tengah.
"Ini fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PPP oleh orang yang bukan kader maupun anggota PPP. Kami akan tuntut secara pidana dan perdata," kata Arsul, Selasa (8/11/2022).
Arsul mengakui, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo memang diusung oleh koalisi PPP dan Gerindra pada Pilkada 2019.
Namun, setelah Mukti terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, Mansur yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati Pemalang, tidak pernah diberi peran mengurus pemerintahan di Pemalang.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Pemalang Fahmi Hakim membantah adanya permintaan atau menerima biaya dari bupati Pemalang terkait penyelenggaraan Muktamar IX di Makassar.
"Jajaran PPP tidak pernah mengajukan permintaan bantuan biaya Muktamar PPP, apalagi menerima bantuan dari Bupati Pemalang" kata Fahmi.
Fahmi menyatakan, permintaan dari asisten Bupati Pemalang, Adi Jumal Widodo merupakan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PPP.
Ia mengatakan, bantuan yang pernah diberikan Bupati Pemalang kepada DPC PPP Pemalang sebatas bantuan kegiatan PPP di Pemalang.
"Tidak ada bantuan kepada partai untuk kegiatan level wilayah Jawa Tengah apalagi level nasional seperti Muktamar. Apa yang dilakukan Adi Jumal Widodo tersebut adalah tidak benar dan fitnah," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
