Pantau - Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk memetakan wilayah rawan konflik pada Pemilu 2024.
Ia menilai, pendekatan keamanan bukan menjadi satu-satunya cara menangani potensi konflik pilkada. Sebab, postur keamanan akan terbatas.
"Program-program sosialisasinya itu harus mendorong bukan hanya tentang hak pilih dan teknis Pemilu, tetapi juga mendorong kepada hal substansial. Misalnya, bagaimana menghargai perbedaan pendapat," ujar Pramono.
Pramono berpendapat, sosialisasi semacam ini dapat membuat masyarakat lebih dewasa dalam berpolitik. Ia mendorong program ini harus masuk ke dalam fokus sosialisasi kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
Khusus untuk Bawaslu, Pramono berharap agar indeks kerawanan pemilu yang tengah disusun dapat juga mencakup indeks kerawanan terkait potensi konflik.
"Jadi, ini berkaca pada kasus-kasus di masa lalu. Itu bisa dilengkapi sehingga dapat diantisipasi," imbuhnya.
Terlebih lagi, potensi konflik horizontal saat Pilkada selalu tinggi, hal ini dikhawatirkan semakin buruk karena 2024 Pilkada digelar serentak.
"Karena kedekatannya itu sentimennya menjadi lebih kuat, dan itu yang seringkali bisa memicu konflik secara fisik," tutupnya.
Ia menilai, pendekatan keamanan bukan menjadi satu-satunya cara menangani potensi konflik pilkada. Sebab, postur keamanan akan terbatas.
"Program-program sosialisasinya itu harus mendorong bukan hanya tentang hak pilih dan teknis Pemilu, tetapi juga mendorong kepada hal substansial. Misalnya, bagaimana menghargai perbedaan pendapat," ujar Pramono.
Pramono berpendapat, sosialisasi semacam ini dapat membuat masyarakat lebih dewasa dalam berpolitik. Ia mendorong program ini harus masuk ke dalam fokus sosialisasi kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
Khusus untuk Bawaslu, Pramono berharap agar indeks kerawanan pemilu yang tengah disusun dapat juga mencakup indeks kerawanan terkait potensi konflik.
"Jadi, ini berkaca pada kasus-kasus di masa lalu. Itu bisa dilengkapi sehingga dapat diantisipasi," imbuhnya.
Terlebih lagi, potensi konflik horizontal saat Pilkada selalu tinggi, hal ini dikhawatirkan semakin buruk karena 2024 Pilkada digelar serentak.
"Karena kedekatannya itu sentimennya menjadi lebih kuat, dan itu yang seringkali bisa memicu konflik secara fisik," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
