Pantau - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya menyebut, delapan dari sembilan fraksi di parlemen akan menolak usulan sistem Pemilu proporsional tertutup.
Meski Willy tak mengungkap dasar sumber pernyataannya itu. Namun, menurutnya, penolakan itu telah sesuai kehendak publik secara luas.
"Hampir bisa dipastikan delapan fraksi akan menolak ini. Ini gelombang besar, yang kemudian sebangun dan sesuai dengan aspirasi publik," kata Willy, Senin (2/1/2023) malam.
Willy turut mengkritik pernyataan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari sebagai pihak yang pertama kali melontarkan peluang sistem proporsional tertutup akan berlaku di Pemilu 2024.
Ia menilai, Hasyim tak pantas melontarkan pernyataan tersebut, sebab pengembalian sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup bukan kewenangannya.
"Kalau seseorang sudah disumpah, menjadi pejabat publik, penjabat lembaga tertentu, maka kemudian jalankan itu berdasarkan apa yang menjadi domain dia," katanya.
Willy berpendapat, selama belum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK), Hasyim mestinya taat dan patuh pada perintah UU bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
"Tidak kemudian menari-nari, lenggak lenggok untuk dia menjadi pengamat kah, atas nama dasar akademik. Itu berbeda," tandasnya.
Meski Willy tak mengungkap dasar sumber pernyataannya itu. Namun, menurutnya, penolakan itu telah sesuai kehendak publik secara luas.
"Hampir bisa dipastikan delapan fraksi akan menolak ini. Ini gelombang besar, yang kemudian sebangun dan sesuai dengan aspirasi publik," kata Willy, Senin (2/1/2023) malam.
Willy turut mengkritik pernyataan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari sebagai pihak yang pertama kali melontarkan peluang sistem proporsional tertutup akan berlaku di Pemilu 2024.
Ia menilai, Hasyim tak pantas melontarkan pernyataan tersebut, sebab pengembalian sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup bukan kewenangannya.
"Kalau seseorang sudah disumpah, menjadi pejabat publik, penjabat lembaga tertentu, maka kemudian jalankan itu berdasarkan apa yang menjadi domain dia," katanya.
Willy berpendapat, selama belum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK), Hasyim mestinya taat dan patuh pada perintah UU bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
"Tidak kemudian menari-nari, lenggak lenggok untuk dia menjadi pengamat kah, atas nama dasar akademik. Itu berbeda," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
