Pantau - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurut Wiwik, sapaan akrabnya, adanya dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 nyaris menimbulkan mosi tidak percaya dari publik terhadap penyelenggara pemilu.
"Tentu itu tidak boleh muncul di 2023. Bagaimana kita membayangkan kalau penyelenggaranya tidak bisa dipercaya publik dan partai politik," kata Wiwik di Jakarta, dikutip Rabu (4/1/2023).
Baca Juga: Kelakar Ketum Muhammadiyah Didatangi KPU RI: Artinya Pemilu Tak Ditunda
Wiwik mengingatkan penyelenggara pemilu harus terus menjaga kepercayaan publik. Sebab suhu politik bakal meningkat dan persaingan akan semakin sengit menjelang Pemilu 2024.
"Jadi, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP sebagai penjaga etik pemilu ini harus betul-betul terpercaya," tegas Wiwik.
Siti juga menyoroti persoalan berita bohong mengenai kepemiluan yang berpotensi semakin banyak muncul di tahun 2023
Baca Juga: KPUD Jaktim Minim Pelamar Petugas PPS karena Trauma saat Pemilu 2019
Terkait dengan hal tersebut, ia mengingatkan segenap bangsa Indonesia untuk ikut berperan mencegah dan tidak mudah memercayai berita-berita bohong mengenai kepemiluan.
"Jangan ada lagi hoaks-hoaks itu, nanti jadi perang hoaks. Kita tidak menjadi bangsa yang dewasa nantinya," tutupnya.
Menurut Wiwik, sapaan akrabnya, adanya dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 nyaris menimbulkan mosi tidak percaya dari publik terhadap penyelenggara pemilu.
"Tentu itu tidak boleh muncul di 2023. Bagaimana kita membayangkan kalau penyelenggaranya tidak bisa dipercaya publik dan partai politik," kata Wiwik di Jakarta, dikutip Rabu (4/1/2023).
Baca Juga: Kelakar Ketum Muhammadiyah Didatangi KPU RI: Artinya Pemilu Tak Ditunda
Wiwik mengingatkan penyelenggara pemilu harus terus menjaga kepercayaan publik. Sebab suhu politik bakal meningkat dan persaingan akan semakin sengit menjelang Pemilu 2024.
"Jadi, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP sebagai penjaga etik pemilu ini harus betul-betul terpercaya," tegas Wiwik.
Siti juga menyoroti persoalan berita bohong mengenai kepemiluan yang berpotensi semakin banyak muncul di tahun 2023
Baca Juga: KPUD Jaktim Minim Pelamar Petugas PPS karena Trauma saat Pemilu 2019
Terkait dengan hal tersebut, ia mengingatkan segenap bangsa Indonesia untuk ikut berperan mencegah dan tidak mudah memercayai berita-berita bohong mengenai kepemiluan.
"Jangan ada lagi hoaks-hoaks itu, nanti jadi perang hoaks. Kita tidak menjadi bangsa yang dewasa nantinya," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
