Pantau - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman tak setuju dengan Presiden Joko Widodo yang mengambil sikap cawe-cawe dalam urusan politik Pilpres 2024.
Benny menilai, sebagai seorang kepala negara, Presiden Jokowi tidak sepatutnya ikut cawe-cawe urusan politik pada Pemilu mendatang.
"Presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Baca Juga: Bela Jokowi, PDIP: Presiden Memang Harus Cawe-Cawe!
Anggota Komisi III DPR ini menilai, apabila kepala negara ikut cawe-cawe, maka selayaknya sikap itu bisa dilakukan oleh pimpinan lembaga negara lainnya.
Menurutnya, hal tersebut justru akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia apabila presiden ikut campur dalam masalah politik.
"Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, maka alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, Ketua MA, Ketua MK, Jaksa Agung, KPK, BIN. Mau begitu semua?" tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Akui Cawe-Cawe Politik, PKS Ingatkan TNI-Polri Tak Ikut-ikutan
Benny mengingatkan Presiden Jokowi, agar tidak menggunakan lembaga negara untuk merealisasikan sikapnya tersebut pada Pilpres 2024.
Sebab, menurutnya, dengan bersikap cawe-cawe, maka Jokowi bisa saja menggunakan aparatur negara untuk mewujudkan kepentingannya.
"Dia (Jokowi) harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik sebab dia adalah kepala negara, bukan kepala petugas partai," tandasnya.
Benny menilai, sebagai seorang kepala negara, Presiden Jokowi tidak sepatutnya ikut cawe-cawe urusan politik pada Pemilu mendatang.
"Presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Baca Juga: Bela Jokowi, PDIP: Presiden Memang Harus Cawe-Cawe!
Anggota Komisi III DPR ini menilai, apabila kepala negara ikut cawe-cawe, maka selayaknya sikap itu bisa dilakukan oleh pimpinan lembaga negara lainnya.
Menurutnya, hal tersebut justru akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia apabila presiden ikut campur dalam masalah politik.
"Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, maka alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, Ketua MA, Ketua MK, Jaksa Agung, KPK, BIN. Mau begitu semua?" tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Akui Cawe-Cawe Politik, PKS Ingatkan TNI-Polri Tak Ikut-ikutan
Benny mengingatkan Presiden Jokowi, agar tidak menggunakan lembaga negara untuk merealisasikan sikapnya tersebut pada Pilpres 2024.
Sebab, menurutnya, dengan bersikap cawe-cawe, maka Jokowi bisa saja menggunakan aparatur negara untuk mewujudkan kepentingannya.
"Dia (Jokowi) harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik sebab dia adalah kepala negara, bukan kepala petugas partai," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
