Pantau - Hasto Kristiyanto menyebut, peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan 'Kudatuli' merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia.
Ia mengatakan, peristiwa penyerangan kantor DPP PDI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat itu tak bisa dilepaskan dari pemerintah rezim Orde Baru.
Hasto mengingatkan, peristiwa itu harus menjadi pembelajaran bagi PDIP bahwa kekuasaan tidak bisa dibangun dengan cara-cara otoriter.
"Yang namanya pemimpin itu tidak bisa hadir tanpa langkah yang membangun peradaban, pemimpin tidak bisa hadir ketika tangannya berlumuran darah, pemimpin tidak bisa hadir ketika memiliki rekam jejak yang digelapkan oleh nilai-nilai kemanusiaan yang membutakan hati nuraninya itu," kata Hasto di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).
Hal serupa juga disampaikan politisi PDIP Ribka Tjiptaning. Ia mengingatkan, pengusutan kasus Kudatuli belum selesai.
Ia berkata, agar sosok yang terlibat dalam sejumlah kasus penculikan aktivis di era 1997-1998 tidak disebut sebagai sosok nasionalis.
"Persoalannya belum selesai. Melawan si penculik itu. Si penculik, menghilangkan. sekarang dibilang tokoh nasionalis, dari mana itu nasionalis?" sindirnya.
Sebagaimana diketahui, Peristiwa 27 Juli 1996 ditandai dengan penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta. Peristiwa ini buntut dari dualisme yang terjadi di tubuh partai.
Saat itu, kantor DPP PDI yang dikendalikan oleh pendukung Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Surabaya 1993, diserbu oleh kelompok pendukung Soerjadi, Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Medan 1996.
Menurut catatan dari Komnas HAM, terdapat 5 orang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang dilaporkan hilang dalam peristiwa tersebut.
- Penulis :
- Aditya Andreas
