Pantau - Tersisa satu menteri dari Partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Partai NasDem pun dinilai mengisyaratkan sebagai oposan dengan pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diketahui, NasDem mengusung bacapres Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Namun sikap oposan tersebut tak nampak jelas diperlihatkan Partai NasDem. Pasalnya, hingga kini NasDem belum juga menarik menterinya di dalam Kabinet Indonesia Maju.
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menganggap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menginginkan agar Jokowi yang mendepak kadernya di jajaran kabinet.
Sehingga dengan strategi tersebut, NasDem bisa memanfaatkan playing victim alias seakan-akan menjadi korban. Tujuannya guna menambal perolehan suara Partai NasDem di Pemilu 2024.
“Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh bahwa tidak akan menarik Siti Nurbaya dari Menteri LHK,” kata Fernando, Jumat (6/10/2023).
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengklarifikasi pernyataannya beberapa tahun lalu yang menyebut bakal membubarkan NasDem jika ada kader yang korupsi setelah beberapa kadernya terjerat dugaan korupsi.
Seperti diketahui, dua kader NasDem yang diduga terlibat kasus yakni mantan Menkominfo Johnny G Plate dan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Paloh mengatakan, pernyataannya itu salah dan maknanya berbeda.
"Enggak demikian meaningnya. Enggak ada yang lebih tolol dari ketum partai yang mengatakan kalau ada kader partai yang korupsi partai dibubarkan, bodoh dia," kata Paloh pada wartawan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).
"Itu saya salah karena memang tidak ada itu. Meaningnya bukan begitu," sambungnya.
Surya mengaku pernyataannya itu hendak menegaskan semangat antikorupsi yang diusung Nasdem. Bahwa Paloh ingin kader Nasdem tak melakukan tindakan korupsi.
"Makna sesungguhnya bukan begitu. Spirit, semangat kita untuk antikorupsi enggak ada artinya kita ini kalau kader kita hanya bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Untuk apa kita punya institusi seperti ini?" ujarnya.
Meski begitu, ia mengatakan tak ada yang bisa menjamin kader partai untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Apalagi jika kader tersebut sebenarnya merupakan penyusup partai.
"Ada kader partai, siapa menjamin kader partai itu, penyusup bisa masuk jadi kader partai kita hari ini. Pun melakukan tindakan tercela," ucapnya.
Ia pun mengoreksi pernyataannya. Bahwa dia tidak akan membubarkan Nasdem karena ada satu atau dua kader yang melakukan korupsi.
"Pada anak-anak negeri ini yang datang dengan penuh cita-cita, idealisme, pengabdian, berjuang bersama dalam satu partai harus menjadi korban karena satu dua orang yang tidak tepat, itu tidak benar," pungkasnya.
Surya Paloh sebelumnya juga telah menerima laporan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL yang dikabarkan menjadi tersangka di KPK. Surya Paloh telah meminta SYL menghadap Presiden Jokowi untuk mengajukan pengunduran diri.
"Saya sudah menerima laporan daripada Bung Syahrul. Atas nama DPP saya menyatakan segera menghadap Presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian," ujar Surya Paloh.
Bukan tanpa alasan Paloh meminta SYL mundur dari Mentan. Paloh ingin SYL berfokus menghadapi penyidikan terhadapnya.
"Agar apa, agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya agar dia penuh konsentrasi," tuturnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
