Pantau - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman membela Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait tudingan politik dinasti.
Ia menyinggung, saat Gibran maju di Pemilihan Wali Kota Solo pada 2020 lalu, tidak ada yang mengaitkan hal tersebut dengan politik dinasti.
"Dulu Mas Gibran dipersoalkan enggak soal dinasti, waktu diusung oleh sahabat kami PDIP di Pilwali kota Solo, tidak dipersoalkan," kata Habib di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2023).
"Saya dengar Mas Hasto, Mbak Puan bilang ini bukan soal politik dinasti, karena yang akan memilih adalah rakyat. Ya saya sepakat, karena saat itu Gerindra juga mendukung mas Gibran kan," imbuhnya.
Habib mengingatkan, pemimpin di negara yang dicap liberal dan demokratis seperti Amerika Serikat (AS) pun pernah menempatkan posisi senat dan jaksa agung ke klan yang sama, yakni Kennedy.
Habib lantas menilai apabila kemudian sosok yang menjadi keturunan atau keluarga memiliki suara elektoral dan berkompetensi, serta melalui kompetisi secara adil, maka hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai praktik politik dinasti.
"Yang baru disebut dinasti dalam konotasi negatif ketika terjadi yang namanya nepotisme," tegasnya.
Tudingan politik dinasti ini mencuat ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan gugatan tentang batas usia capres/cawapres.
Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (16/10/2023) lalu, MK mengabulkan syarat alternatif bagi capres/cawapres yang berusia belum 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Putusan ini dicurigai memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka untuk berlaga di Pilpres 2024 mendatang.
- Penulis :
- Aditya Andreas
