Pantau - Mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan efek domino dari langkah tersebut.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui, pihaknya sedang mencermati kondisi politik dalam 13 hari terakhir menjelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang.
"Kami mencermati (mundur atau tidaknya), masih ada kesempatan 13 hari ke depan untuk melakukan suatu koreksi di dalam penyelenggaraan pemilu," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Di mana otoritas tertinggi di dalam sistem pemerintahan ini seharusnya betul-betul netral dan memastikan suara rakyat adalah suara Tuhan," lanjutnya.
Diketahui, saat ini ada sejumlah kader PDIP yang menempati beberapa kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.
"Jadi, terus terang bagi kami PDI Perjuangan, tentu saja kepentingan bangsa di atas segalanya. Apa pun, stabilitas politik itu sangat penting di tengah-tengah pertarungan geopolitik saat ini," ujar Hasto.
Meski demikian, ia memang mengungkapkan ada ketidaknyamanan dalam Kabinet Indonesia Maju saat ini. Salah satunya adalah terkait program bantuan sosial (bansos) yang menjadi ranah dari Risma.
Namun, program tersebut saat ini sudah tak lagi mengacu pada data milik Kemensos. Padahal, kementerian tersebut selalu melakukan validasi, verifikasi, dan update berkala terhadap data warga penerima manfaat bantuan.
"Data-data itu tidak dipakai untuk membagi beras miskin dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral. Bahkan yang begitu menyedihkan, pernyataan dari Bapak Akbar Faisal, bagaimana total dana untuk bansos itu jauh melampaui anggaran untuk Covid," ujar Hasto.
- Penulis :
- Aditya Andreas
