Pantau - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyatakan komitmennya dalam mendorong hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan sistematis dalam Pilpres 2024.
Juru bicara TPN, Aryo Seno Baskoro meniali, penggunaan hak angket diharapkan dapat menyelidiki secara lebih mendalam proses tahapan pemilu.
Pernyataan tersebut juga dilontarkan sebagai respons terhadap pemeriksaan tujuh komisioner, termasuk Ketua KPU, terkait dugaan kebocoran data pribadi yang diyakini dapat mempengaruhi pelaksanaan Pemilu 2024.
"Apa yang terjadi ini akan menjadi catatan penting terkait pemilu. Terlebih lagi jika ini berkaitan dengan kebocoran data pribadi, hal ini sangat berbahaya bagi privasi seluruh pemilih dan peserta pemilu," ujar Aryo pada Rabu (28/2/2024).
Aryo juga berpendapat, melalui hak angket, pihaknya dapat menyelidiki dugaan keterkaitan antara penyelenggara pemilu dengan pihak kekuasaan yang berpotensi mengganggu integritas dan kejujuran jalannya pemilu.
"Hal ini semakin memperkuat indikasi perlunya sebuah mekanisme seperti hak angket untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penyelenggara pemilu serta hubungannya dengan elit kekuasaan yang dapat mempengaruhi jalannya pemilu," tambahnya.
Pendapat Aryo juga didukung oleh juru bicara TPN lainnya, Chico Hakim yang menyatakan, pihak penyelenggara pemilu, terutama KPU, sejak awal telah dinilai memiliki berbagai masalah.
Chico menyoroti sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP terhadap KPU terkait pencalonan Gibran Rakabuming sebagai salah satu contoh.
Chico juga menilai, KPU telah menunjukkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Rentetan kasus tersebut, menurutnya, semakin memperkuat pandangan bahwa Pilpres 2024 merupakan yang terburuk sejak masa reformasi.
"Semua hal ini akan menjadi pembahasan luas, menunjukkan bagaimana pemilu kali ini dianggap oleh banyak pihak, termasuk kami, sebagai pemilu terburuk dalam sejarah reformasi," ungkap Chico.
Pada Rabu kemarin, tujuh komisioner KPU menjalani sidang pemeriksaan etik di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sidang tersebut terkait dengan dugaan kebocoran data yang menjadi sorotan.
Dampak dari hal ini, rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional yang seharusnya digelar hari itu sempat ditunda.
- Penulis :
- Aditya Andreas
