Pantau - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga integritas demokrasi dan tidak tergiur dengan praktik politik uang menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Muhdi menegaskan, politik uang merupakan ancaman yang perlu diwaspadai oleh seluruh elemen masyarakat.
Dalam penyerapan aspirasi yang diadakan di Semarang, Dr. Muhdi mengingatkan bahwa meskipun praktik ini mungkin belum tampak secara terang-terangan, seiring berjalannya waktu, terutama mendekati hari pencoblosan, potensi politik uang bisa semakin meningkat."Masyarakat harus cerdas dan tidak mudah dipengaruhi, jangan sampai pilihannya hanya dibeli dengan uang," kata Muhdi, yang juga Senator asal Jawa Tengah.
Baca Juga:
Bawaslu Terima Laporan Dugaan Politik Uang oleh Cabup Pandeglang, Siap Periksa
Senator yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas PGRI Semarang ini menegaskan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan materi."Kami berharap masyarakat memilih gubernur dan wali kota yang benar-benar memiliki kapasitas dan visi untuk daerah, bukan karena iming-iming uang," tambahnya.
Sementara itu, Bawaslu Jawa Tengah mengakui bahwa politik uang selalu menjadi salah satu masalah utama dalam setiap Pilkada. Anggota Bawaslu Jateng, Sosiawan, mengungkapkan bahwa meski praktik ini sulit diberantas, kunci utama untuk mencegahnya terletak pada kesadaran masyarakat."Praktik politik uang sulit dihilangkan jika masyarakat sendiri tidak menolaknya. Kesadaran masyarakat untuk tidak permisif terhadap politik uang sangat penting," ujarnya.
Dalam kegiatan ini, turut hadir Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, serta anggota KPU Kota Semarang, Novi Maria Ulfah. Mereka sepakat untuk terus mengawasi dan menanggulangi praktik politik uang agar Pilkada 2024 berjalan dengan jujur dan adil.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
