Pantau Flash
HOME  ⁄  Politik

Golkar Ingatkan Pentingnya Stabilitas Politik Pasca-Putusan MK Terkait PT 20 Persen

Oleh Ahmad Ryansyah
SHARE   :

Golkar Ingatkan Pentingnya Stabilitas Politik Pasca-Putusan MK Terkait PT 20 Persen
Foto: Politisi Golkar Maman Abdurahman saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)

Pantau - Politisi Partai Golkar, Maman Abdurahman, menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencabut aturan Presidential Threshold (PT) 20 persen harus disikapi dengan hati-hati. Menurutnya, langkah ini berpotensi membawa perubahan signifikan dalam dinamika politik nasional.

"Keputusan ini harus dihormati sebagai produk hukum, tetapi kita juga perlu memastikan agar tidak ada hambatan terhadap upaya konsolidasi nasional yang sedang kita bangun," ujar Maman di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (3/1/2025).

Sebagai Menteri UMKM, Maman menekankan bahwa demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan bernegara, bukan tujuan utama itu sendiri. Oleh karena itu, pembahasan lebih lanjut tentang aturan turunan dari keputusan MK harus dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan stabilitas politik.

"Demokrasi itu alat, bukan tujuan. Jangan sampai ruang demokrasi yang lebih terbuka ini justru menciptakan situasi politik yang tidak kondusif," katanya.

Baca Juga:
MK Hapus Presidential Threshold, PDIP Siap Patuhi Putusan
 

Maman mengingatkan agar ruang demokrasi yang diberikan pasca-putusan MK tidak disalahgunakan oleh figur-figur yang hanya mengejar popularitas semata.

"Kita perlu memastikan bahwa calon yang maju benar-benar memiliki komitmen terhadap agenda besar negara. Stabilitas politik lima tahun ke depan harus menjadi prioritas," imbuhnya.

Saat ditanya apakah Golkar merasa dirugikan dengan keputusan tersebut, Maman menegaskan bahwa Golkar lebih fokus pada kepentingan nasional daripada keuntungan politik jangka pendek.

"Ini bukan soal untung atau rugi bagi partai. Yang paling penting adalah menjaga agar demokrasi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang kontraproduktif terhadap kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Ia berharap partai-partai politik di DPR dapat bekerja sama dalam merumuskan aturan baru yang menjaga keseimbangan antara demokratisasi dan stabilitas politik.

"Demokrasi harus dijaga agar tetap sehat dan terarah. Tidak bisa terlalu bebas tanpa batas. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga konsolidasi nasional," tutup Maman.

Penulis :
Ahmad Ryansyah