Pantau - Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Anzori Tawakal, menilai Presiden Prabowo Subianto berhasil menjalankan program prioritas yang sesuai dengan visi dan misinya saat kampanye. Ia menyebut kebijakan yang telah diterapkan menunjukkan konsistensi dengan pidato kenegaraan pertama Prabowo pada Oktober 2024.
"Sejak awal, Presiden Prabowo telah menegaskan fokusnya pada ekonomi, kesejahteraan sosial, dan supremasi hukum. Kini, kita melihat bahwa kebijakan yang berjalan benar-benar merefleksikan komitmen tersebut," ujar Anzori dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).
Anzori menyoroti langkah strategis Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan sebagai bagian dari prioritas pemerintah. Dalam 100 hari pertama, program cetak sawah dan pengembangan lahan pertanian baru telah berjalan di berbagai daerah, mencakup padi, jagung, serta komoditas penting lainnya.
Dari sisi penegakan hukum, Prabowo menunjukkan keseriusan dalam memberantas kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah pengungkapan skandal korupsi tata niaga timah yang menyeret pengusaha besar.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Subianto Siap Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028
"Ini bukti bahwa presiden tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak tegas terhadap kasus-kasus yang merugikan negara. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan mentolerir praktik korupsi," tegas Anzori.
Dalam aspek sosial, Presiden Prabowo juga segera merealisasikan program makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mengurangi angka kemiskinan.
"Program makanan bergizi gratis ini bukan sekadar janji politik, melainkan bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Jika berkelanjutan, dampaknya akan sangat besar terhadap kualitas generasi mendatang," lanjutnya.
Namun, Anzori juga mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan Prabowo bergantung pada kerja sama yang solid antara kementerian dan lembaga pemerintah. Para menteri dan jajaran birokrat harus mampu menerjemahkan visi presiden dengan cepat dan tepat.
"Presiden menginginkan efisiensi, bukan sekadar pemangkasan anggaran, tetapi realokasi ke program yang lebih berdampak. Misalnya, mengurangi anggaran perjalanan dinas dan acara seremonial, lalu mengalihkannya ke program nyata untuk kesejahteraan rakyat. Kabinet harus benar-benar memahami arahan ini," pungkasnya.
Menurut Anzori, jika konsistensi ini terus dijaga, pemerintahan Prabowo dapat membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
