Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendesak Pemerintah untuk secara tegas mengungkap pihak-pihak yang menyokong kelompok kriminal bersenjata (KKB) usai aksi brutal mereka menewaskan warga sipil di Yahukimo, Papua.
Menurut Dave, Pemerintah bersama aparat keamanan, penegak hukum, dan intelijen perlu menelusuri aliran dana, sumber pelatihan, serta jalur distribusi peralatan persenjataan yang digunakan KKB dalam setiap aksi kekerasan mereka.
"Benar-benar membongkar pihak-pihak yang selama ini menyokong, baik dana, pelatihan, maupun peralatan-peralatan lainnya, sehingga organisasi ini (KKB) tetap berjalan dan menghancurkan fasilitas umum, menghambat, dan bahkan merusak pembangunan, serta menewaskan warga sipil," ujar Dave.
Ketegasan pemerintah diperlukan di dalam dan luar negeri
Dave juga menekankan bahwa langkah tersebut tidak hanya harus dilakukan secara domestik, tetapi juga melalui kerja sama di berbagai platform internasional.
Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya telah terjadi kasus personel TNI/Polri yang menjual senjata dan peluru kepada kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, informatika, serta intelijen, Dave menyebut perlunya upaya drastis mengingat konflik Papua telah berlangsung selama puluhan tahun dan menelan banyak korban, termasuk dari kalangan sipil, militer, polisi, hingga warga negara asing.
"Kita harus bisa berpikir bahwa mungkin tidak akan bisa selesai sepenuhnya. Akan tetapi, harus ada upaya-upaya drastis dari Pemerintah," tegasnya.
Pemerintah kutuk keras kekerasan, Kemhan bantah narasi agen TNI
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan sebelumnya menegaskan bahwa Pemerintah mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan KKB di Yahukimo pada 5–8 April 2025, yang menewaskan 11 orang warga sipil.
"Pemerintah mengutuk keras kekerasan yang terjadi di Yahukimo, Papua, pada tanggal 5–8 April 2025 yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia oleh oknum bersenjata di Papua," kata Budi.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menepis narasi yang menyebut bahwa korban dalam insiden tersebut adalah agen intelijen TNI.
Kepala Biro Informasi dan Humas Kemhan, Frega Wenas, mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar agar tidak terjebak dalam disinformasi dan malainformasi.
"Jadi, propaganda dengan menyebutkan bahwa itu adalah agen intelijen dari TNI itu sama sekali tidak benar," ujarnya.
Frega menjelaskan bahwa para korban yang diserang oleh KKB adalah warga sipil yang saat itu sedang melakukan aktivitas mendulang emas secara ilegal.
- Penulis :
- Pantau Community
