Prabowo Tegaskan Tradisi Non-Blok Harus Dijaga di Setiap Pemerintahan Indonesia

Pantau - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa tradisi Gerakan Non-Blok yang diprakarsai Indonesia sejak pasca Perang Dunia II harus dijaga oleh setiap pemerintahan, terlebih di tengah kondisi dunia multipolar saat ini.

Indonesia dan Tradisi Non-Blok

Dalam sambutannya di Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025 yang disaksikan secara daring di Jakarta pada Sabtu (12/4/2025), Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menjaga sikap non-blok.

"Indonesia secara tradisional selalu bersikap non-blok. Bahkan, kita adalah pendiri Gerakan Non-Blok bersama India, Mesir, dan Yugoslavia saat itu. Tradisi ini harus terus dijaga oleh setiap pemerintahan Indonesia. Jika tidak, kita akan kehilangan dukungan rakyat," kata Prabowo.

Ia menambahkan bahwa rakyat Indonesia tidak menginginkan keterlibatan dalam aliansi atau blok negara mana pun, terutama blok militer.

Presiden menekankan bahwa posisi Indonesia sebagai negara pendiri Gerakan Non-Blok bukan sekadar sejarah, melainkan prinsip diplomasi yang harus terus dijaga.

Falsafah Diplomasi Prabowo di ADF 2025

Dalam forum internasional yang dibuka oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tersebut, Prabowo memperkenalkan falsafah yang ia pegang sejak masa kampanye Pemilihan Presiden.

"Falsafah saya yang saya umumkan sejak awal kampanye adalah filosofi kuno dari Asia, yang sudah diwariskan turun temurun: 'Seribu teman masih terlalu sedikit, dan satu musuh terlalu banyak'," ujar Prabowo.

Menurutnya, meskipun terdengar sederhana, prinsip tersebut sulit diwujudkan dalam praktik diplomasi internasional.

Presiden menilai bahwa sikap non-blok menjadi pendekatan yang logis, khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, untuk menjaga stabilitas di tengah dunia yang semakin terbelah.

Antalya Diplomacy Forum 2025 sendiri mengangkat tema "Diplomasi sebagai Kekuatan Penyeimbang di Tengah Dunia yang Semakin Terbelah" dan dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara serta pejabat tinggi dari berbagai kawasan.