Jazilul Fawaid Minta Silaturahmi Menteri ke Jokowi Tak Dipolitisasi: “Publik Bisa Menilai”

Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid menegaskan bahwa kunjungan para menteri Kabinet Prabowo ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam momen Hari Raya Idul Fitri 2025 sebaiknya tidak dipolitisasi.

Menurut Jazilul, masyarakat dapat menilai sendiri mana kegiatan yang bermuatan politik dan mana yang sekadar bentuk silaturahmi atau halalbihalal.

"Sudahlah, kita tidak usah mempolitisir halalbihalal. Kita publik sudah bisa menilai semuanya mana yang tulus, mana yang tidak. Mana itu peristiwa politik, mana peristiwa halalbihalal," ujar Jazilul.

Silaturahmi Bukan Isu Politik dan Tidak Langgar Konstitusi

Jazilul juga mengajak masyarakat untuk melihat peristiwa silaturahmi ini secara positif dan tidak terjebak dalam narasi negatif yang berkembang di media sosial.

"Karena sekarang ini media sosial ini luar biasa dan sebab itu ambil positifnya saja untuk ke depan ini. Jadi masa iya seorang menteri tidak boleh halalbihalal? Boleh saja, kita semuanya boleh kok," katanya.

Menanggapi isu yang menyebutkan adanya potensi “matahari kembar” dalam pemerintahan, Jazilul menampiknya dengan tegas.

Menurutnya, hal tersebut tidak mungkin terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena tidak sesuai dengan konstitusi.

"Di dalam konstitusi kita tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu. Yang ada presiden dengan wakil presiden. Kalau itu dianggap matahari kembar, ya tidak. Karena konstitusinya itu bukan kembar, Itu ada di presiden," jelasnya.

Deretan Menteri yang Kunjungi Jokowi Saat Idul Fitri

Sejumlah menteri Kabinet Presiden Prabowo Subianto diketahui melakukan kunjungan ke kediaman Presiden Jokowi di Solo pada momen Hari Raya Idul Fitri 2025.

Mereka yang hadir antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Selain itu, turut hadir Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.