Komisi XIII DPR Soroti Pengawasan Imigrasi di NTB, Dorong Penambahan Sarpras dan Personel

Pantau - Komisi XIII DPR RI menilai bahwa pengawasan keimigrasian di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama di kawasan wisata dan jalur laut, masih perlu diperkuat untuk menjamin keamanan dan ketertiban.

Banyak TKA Belum Tercatat, Jalur Laut Dinilai Rawan

Dalam Kunjungan Kerja Reses ke Kota Mataram, NTB, pada Jumat, 12 Desember 2025, anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli, menyampaikan kekhawatirannya terkait lemahnya sistem pengawasan imigrasi, terutama di daerah rawan seperti kawasan wisata dan pintu masuk jalur laut.

"Imigrasi perlu pengawasan lebih ketat, terutama di daerah yang sering dikunjungi WNA dan jalur laut yang diduga menjadi celah bagi pelaku pelanggaran. Banyak TKA di Mandalika juga belum terdata dengan jelas, termasuk izin tinggal sementaranya," ungkap Maruli.

Menurut laporan dari Kanwil Imigrasi NTB, ditemukan sejumlah tenaga kerja asing (TKA) yang tidak tercatat secara lengkap, bahkan ada yang bekerja di perusahaan tanpa data keimigrasian yang valid.

Maruli yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, mendorong adanya penguatan koordinasi antara instansi terkait seperti TNI Angkatan Laut, Polri, dan pemerintah daerah agar pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) dilakukan secara sistematis.

Komisi XIII Siap Dorong Penambahan Anggaran dan Sarpras

Maruli juga menyoroti minimnya sarana dan prasarana (sarpras) sebagai hambatan utama dalam proses pengawasan.

"Pengawasan perlu didukung alat dan fasilitas yang memadai. Sarpras imigrasi harus ditingkatkan," tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Maruli turut menerima laporan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait penanganan sembilan kasus pelecehan seksual, serta catatan terkait pengawasan hak asasi manusia (HAM) di NTB dan sekitarnya.

Ia menyatakan bahwa Komisi XIII siap mendukung penambahan anggaran, personel, dan fasilitas untuk instansi-instansi terkait demi peningkatan layanan publik.

"Mitra kerja sudah menunjukkan kinerja luar biasa, tetapi mereka butuh tambahan personel, sarpras, dan anggaran. Tentu kami dorong agar pelayanan masyarakat di NTB semakin baik," tambahnya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Komisi XIII dalam memperkuat tata kelola keimigrasian nasional, khususnya di wilayah-wilayah strategis seperti NTB yang menjadi tujuan wisata internasional.