Pantau - Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap usulan agar pemilihan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan lagi melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
Dinilai Efisien dan Tekan Biaya Politik
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menyampaikan bahwa skema pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan sebagai langkah efisiensi dan penyederhanaan proses politik.
"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," ungkapnya.
Menurut Sugiono, pemilihan melalui DPRD akan lebih efisien dari sisi penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, penggunaan anggaran, hingga ongkos politik yang saat ini dinilai sangat tinggi.
Ia menyoroti lonjakan dana hibah APBD untuk pelaksanaan pilkada, yang pada tahun 2015 mencapai hampir Rp7 triliun dan melonjak lebih dari Rp37 triliun pada tahun 2024.
" Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," tegasnya.
Jaga Demokrasi dan Kurangi Polarisasi Politik
Sugiono menambahkan bahwa tingginya ongkos politik juga menjadi hambatan bagi tokoh-tokoh yang kompeten untuk maju dalam pilkada.
" Ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa," ujarnya.
Ia menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak mengurangi esensi demokrasi karena anggota DPRD juga dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu.
Menurutnya, masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengawasi secara ketat proses pemilihan oleh DPRD, sehingga transparansi bisa dijaga.
" Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya," tambahnya.
Gerindra juga meyakini bahwa skema ini dapat mengurangi potensi polarisasi politik di masyarakat yang kerap muncul dalam pilkada langsung.
Namun demikian, Sugiono menegaskan pentingnya pembahasan yang mendalam dan terbuka, serta melibatkan semua unsur dan elemen bangsa.
" Masyarakat tetap harus memiliki akses untuk mengawal dan memastikan aspirasi mereka disampaikan oleh wakilnya di DPRD," ujarnya.
Ia menutup dengan peringatan bahwa perubahan mekanisme ini tidak boleh menjadi sesuatu yang tertutup atau mengurangi hak publik.
" Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup," pungkasnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
